Peran WS Dibongkar: Otoritas Dana hingga Pengajuan Kredit Bank Pelat Merah

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 17 November 2025 - 20:25 WIB

40362 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WS akhirnya hadir sebagai tersangka dan kami langsung melakukan pemeriksaan. Setelah itu, penyidik menerbitkan surat perintah penahanan selama 20 hari, mulai 17 November hingga 6 Desember 2025 di Rutan Klas I Pakjo Palembang

WS akhirnya hadir sebagai tersangka dan kami langsung melakukan pemeriksaan. Setelah itu, penyidik menerbitkan surat perintah penahanan selama 20 hari, mulai 17 November hingga 6 Desember 2025 di Rutan Klas I Pakjo Palembang

ATAPKOTA.COM, SUMSEL – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi menahan WS, Direktur PT BSS dan PT SAL, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank pelat merah. Penahanan ini melanjutkan perkembangan penyidikan yang sebelumnya menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menjelaskan bahwa lima tersangka lain sudah ditahan sejak 10 November 2025. “Tim penyidik sudah menahan lima tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 10 hingga 29 November 2025,” ujarnya.

Namun, WS baru hadir memenuhi panggilan penyidik pada Senin, 17 November 2025. Sebelumnya, ia dua kali mangkir dengan alasan menjalani perawatan di rumah sakit. Karena itu, Kejati Sumsel menilai proses penanganan terhadap WS harus segera dilakukan agar penyidikan tetap berjalan efektif.

“WS akhirnya hadir sebagai tersangka dan kami langsung melakukan pemeriksaan. Setelah itu, penyidik menerbitkan surat perintah penahanan selama 20 hari, mulai 17 November hingga 6 Desember 2025 di Rutan Klas I Pakjo Palembang,” kata Vanny.

WS diduga berperan penting dalam proses pengajuan dan penggunaan fasilitas pinjaman tersebut. Menurut Kejati Sumsel, WS memiliki otoritas penuh terkait pengeluaran dana untuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, WS juga pihak yang menandatangani pengajuan pinjaman kepada bank pelat merah sebagai Direktur PT BSS dan PT SAL.

Kejati Sumsel menegaskan bahwa penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap konstruksi lengkap perkara, termasuk potensi kerugian negara dan aliran dana. Selain itu, tim penyidik masih menelusuri peran pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam proses pengajuan dan persetujuan kredit tersebut.

Dengan penahanan WS, Kejati Sumsel memastikan bahwa penyidikan berjalan lebih solid sehingga seluruh unsur dugaan pidana dapat diuji dalam proses hukum selanjutnya. (AK1)

Baca Sebelumnya : Kerugian Negara Rp 1,18 Triliun, Kejati Sumsel Bongkar Skandal Kredit 

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru