ATAPKOTA.COM, SUMUT – Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama penerapan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) di Sumatera Utara. Penetapan ini menunjukkan komitmen Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk menghadirkan pendidikan yang adil dan merata melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menjelaskan bahwa Kepulauan Nias menjadi prioritas karena wilayah tersebut menghadapi tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas pendidikan. Selain itu, angka putus sekolah yang tinggi membuat daerah ini membutuhkan intervensi lebih cepat.
“Kepulauan Nias menjadi lokasi pertama penerima manfaat program PUBG. Hal ini merupakan komitmen Pak Gubernur melalui PHTC untuk menghidupkan wilayah kepulauan Nias yang selama ini tertinggal,” ujar Alexander, Selasa (25/11/2025).
Berdasarkan riset Kementerian Pendidikan tahun 2022, terdapat 490 anak putus sekolah serta 50 sekolah rusak di Kepulauan Nias. Karena itu, Pemprov Sumut menargetkan percepatan pemenuhan akses pendidikan sebagai langkah menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antardaerah.
Alexander menerangkan bahwa PUBG merupakan bagian dari PHTC yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah SMA/SMK/SLB Negeri tanpa membayar SPP. Program ini diharapkan mampu menghapus pungutan biaya pendidikan yang masih terjadi di beberapa sekolah.
Saat ini, kajian akademis program PUBG sudah mencapai 75 persen. Alexander menyebutkan bahwa kajian tersebut ditargetkan selesai pada akhir November atau awal Desember. Kajian itu akan menentukan model pembiayaan terbaik, antara klasterisasi wilayah atau berdasarkan data penerima SPP yang sudah tercatat di sekolah.
Lebih lanjut, Alexander menyatakan bahwa pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 41.876 siswa di Kepulauan Nias akan menerima manfaat program PUBG dengan alokasi anggaran Rp21,484 miliar per semester.
Program ini akan diterapkan secara bertahap ke zona lain, yakni Zona Pantai Barat dengan anggaran Rp23,461 miliar, Zona Dataran Tinggi Rp58,712 miliar, dan Zona Pantai Timur Rp98,763 miliar per semester. “Kita targetkan pada tahun 2029 seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumut bebas pungutan biaya pendidikan,” kata Alexander. (AK1)
