87,1% Lahan Pertanian Jeruk di Sumut di Serang Lalat Buah

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 22 Mei 2025 - 18:03 WIB

40354 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, memimpin Rakor Produksi dan Hilirisasi Komoditas Jeruk di Kantor Gubernur Sumut pada Rabu (21/5).

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, memimpin Rakor Produksi dan Hilirisasi Komoditas Jeruk di Kantor Gubernur Sumut pada Rabu (21/5).

ATAPKOTA, MEDAN, SUMUT – Drama pertanian kembali terulang di Sumatera Utara!. Jeruk Karo, yang pernah menjadi primadona di Indonesia, kini terancam oleh hama lalat buah yang telah menghantui petani sejak tahun 2014.

Namun, harapan baru muncul ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memutuskan untuk turun langsung menangani masalah ini.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, memimpin Rakor Produksi dan Hilirisasi Komoditas Jeruk di Kantor Gubernur Sumut pada Rabu (21/5/2025).

Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah intervensi serangan lalat buah dengan melakukan pendataan, menyusun teknis penanggulangannya yang paling tepat, dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita akan intervensi serangan lalat buah, tetapi tentu kita akan mendata, menyusun teknis penanggulangannya yang paling tepat dan sosialisasi kepada masyarakat, karena ini harus dilakukan serentak, bersama-sama,” kata Bobby Nasution dengan tegas.

Bobby Nasution juga mengungkapkan bahwa 87,1% lahan pertanian jeruk di Sumatera Utara terkena serangan lalat buah.

“Saat ini produsen terbesar jeruk itu Jawa Timur dan Sumut masih nomor dua, bayangkan dengan keadaan kita seperti inipun kita masih nomor dua, kalau kita maksimalkan kita bisa nomor satu, bahkan diperhitungkan secara internasional,” ujarnya.

Pakar Kultur Jaringan, Prof Luthfi Aziz Mahmud Siregar, menekankan pentingnya kesadaran petani dalam penanganan hama lalat buah.

“Penanganan lalat buah ini harus dilakukan bersama-sama, bukan hanya di lahan jeruknya saja, tetapi juga bumpernya, zona di sekitar lahan pertanian jeruk dan juga petani juga paham harus melakukan apa,” kata Luthfi.

Bupati Karo, Antonius Ginting, menyambut baik perhatian pemerintah pusat dan Pemprov Sumut dalam menangani hama jeruk.

“Kami sangat bersyukur pemerintah pusat, pemerintah provinsi memberikan atensi besar pada masalah ini, mudah-mudahan dalam enam bulan ke depan kita sudah bisa lihat hasilnya, bila sukses, produksi jeruk akan meningkat lebih dari 40%,” kata Antonius Ginting dengan penuh harapan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin, dan Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rajalai dan OPD terkait Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Dairi, dan Simalungun. (And/Red)

Berita Terkait

Rico Waas Ingatkan PUD Pasar: Jangan Hanya Kejar Bisnis,Pembenahan Pasar dan Pedagang Harus Jadi Prioritas
Tinjau Kemacetan Simpang Dobi dan Titi Papan, Zakiyuddin Dorong Pelebaran Jalan
Pencarian Wisatawan di Danau Toba Berakhir, Korban Ditemukan Tim Basarnas
Hujan Deras Picu Longsor di Nagori Togur, Alat Berat Direncanakan Turun ke Lokasi
Bobby Nasution Minta Anggaran Kampung Kreatif Gunungsitoli Perhatikan Rumah Warga Miskin
Rico Waas Minta Maaf atas Gangguan Lalu Lintas akibat Pembangunan Infrastruktur di Medan
Targetkan 50.000 Lapangan Kerja, Rico Waas Dorong Integrasi Data Pencari Kerja
Pemprov Sumut Siapkan Rp 13,2 Miliar untuk Renovasi 440 Rumah Tidak Layak Huni

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru