ATAPKOTA.COM, KEPRI – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak hanya menindak tegas peredaran beras ilegal, tetapi juga menyiapkan solusi konkret untuk menjamin kecukupan dan pemerataan pasokan beras di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Kota Batam.
Penegasan tersebut disampaikan Mentan Amran saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026).
Mentan Amran menekankan bahwa secara nasional Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dengan stok tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, ia menegaskan tidak ada alasan bagi daerah mana pun, termasuk Kepri, mengalami kekurangan beras.
“Secara nasional kita surplus. Stok akhir tahun mencapai 3,2 juta ton. Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Tidak ada alasan Kepulauan Riau kekurangan beras,” tegas Mentan Amran.
Untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan berkelanjutan, Mentan Amran meminta Perum Bulog bertanggung jawab penuh menjaga ketersediaan beras di Kepri. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun sebagai simpul distribusi beras dalam negeri.
“Kita akan bangun gudang Bulog di sini. Gudangnya harus penuh. Jangan sampai ada alasan kekurangan beras di Kepulauan Riau,” ujarnya.
Menurut Mentan Amran, keberadaan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun akan memperkuat sistem logistik pangan nasional sekaligus menutup celah masuknya beras ilegal. Dengan stok yang mencukupi dan distribusi yang terjaga, kebutuhan masyarakat Batam dan wilayah sekitarnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Bulog nanti yang menyuplai. Secara nasional kita aman, maka daerah juga harus aman,” katanya.
Mentan Amran menambahkan bahwa pemerataan distribusi beras dalam negeri merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas pangan, melindungi petani, dan memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang wajar.
“Kebijakan Bapak Presiden jelas, apa yang terbaik untuk rakyat itu yang dilakukan. HPP naik untuk petani, HET diterapkan untuk konsumen, tetapi tidak boleh ada penyelundupan,” tegasnya. (Tim)
