ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemerataan pendidikan, diposisikan sebagai motor utama peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus fondasi kemandirian bangsa. Klaim tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Menurut Presiden, seluruh program itu dirancang dan dijalankan secara terintegrasi sebagai strategi pembangunan jangka panjang untuk memperkuat basis ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, di tengah klaim capaian masif, publik masih menanti transparansi data, mekanisme pengawasan, serta evaluasi dampak fiskal dari kebijakan berskala raksasa tersebut.
Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima paling lambat Desember 2026. Ia juga menekankan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berlapis.
“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026. Dengan kondisi sekarang saja, MBG telah ada dapur SPPG yang operasional 22.275 dapur. Dalam proses penilaian dan pengajuan ada 13.829 dapur. Dengan 22.000 dapur saja, sekarang menciptakan lapangan kerja satu juta orang—22.000 dikali 50 orang yang digaji tiap hari,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang pertanyaan kritis: bagaimana skema pengawasan penggunaan anggaran, standar kualitas pangan, serta keberlanjutan pembiayaan program ini di tengah tekanan APBN. Hingga kini, pemerintah belum memaparkan secara rinci laporan audit terbuka yang dapat diakses publik, sebagaimana prinsip akuntabilitas keuangan negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Di sektor kesehatan, Presiden menyebut 70 juta warga telah memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Ia mengklaim program ini sebagai yang pertama dalam sejarah Indonesia.
“Tujuh puluh juta rakyat kita sudah dicek kesehatan gratis. Pertama kali dalam sejarah,” kata Prabowo.
Meski demikian, efektivitas program ini masih memerlukan evaluasi lanjutan, khususnya terkait kesinambungan layanan, ketersediaan tenaga medis, serta integrasi hasil pemeriksaan dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Tanpa tindak lanjut yang sistematis, pemeriksaan massal berisiko berhenti pada angka statistik semata.
Pada sektor pendidikan, Prabowo menyoroti distribusi Interactive Flat Panel ke 282.180 sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah mengklaim hampir seluruh sekolah, termasuk di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), telah menerima fasilitas tersebut.
“Hampir semua sekolah, termasuk yang terluar dan terpencil, sudah menerima. Di pulau-pulau terpencil, di gunung-gunung tertinggi, mereka sudah punya panel interaktif,” ujar Presiden.
Namun, pengadaan perangkat teknologi pendidikan ini juga menuntut evaluasi kritis: kesiapan guru, infrastruktur listrik dan internet, serta efektivitas penggunaan anggaran. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi berisiko menjadi sekadar proyek belanja modal, bukan alat transformasi pendidikan.
Selain program sosial, Presiden menegaskan langkah konsolidasi aset negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini diklaim mengelola aset negara senilai lebih dari 1 triliun dolar AS dalam satu manajemen terpusat.
“Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu pengelolaan, nilainya 1 triliun dolar AS—tepatnya 1.040 miliar dolar aset under management,” ujar Prabowo.
Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola aset negara. Namun, sentralisasi aset berskala masif juga memerlukan sistem pengawasan ketat dan transparan agar tidak bertentangan dengan prinsip good governance, serta tetap sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menutup paparannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja konsisten dan disiplin. Tantangannya kini bukan lagi pada besarnya angka dan klaim capaian, melainkan pada akuntabilitas, keberlanjutan fiskal, dan pengawasan publik agar agenda kesejahteraan tidak berhenti sebagai narasi politik, melainkan terwujud sebagai kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat. (Edo/red)
