ATAPKOTA.COM, MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh daerah di Sumut menjaga ketersediaan stok bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri. Hal ini penting agar inflasi tetap terkendali dan harga kebutuhan pokok tidak melonjak.
Permintaan bahan pokok biasanya meningkat signifikan menjelang bulan puasa dan Idulfitri, tidak hanya dari Sumut tetapi juga provinsi lain. High level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut berlangsung pada hari Jumat, 6 Februari 2026, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, untuk membahas strategi pengendalian inflasi.
“Jaga betul barang-barangnya. Seluruh wilayah di Sumut sama-sama puasa, kebutuhan bahan pokok meningkat. Daerah lain sering meminta pasokan dari kita, jangan sampai kita kekurangan dan harga-harga naik di daerah kita sendiri,” kata Bobby Nasution.
Bobby menyarankan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bahan pokok tidak keluar ke provinsi lain. Beberapa komoditas yang rawan memicu inflasi antara lain cabai, cabai rawit, tomat, bawang merah, daging sapi, telur, dan ayam. BUMD dapat membeli langsung dari petani dengan harga bersaing sehingga pasokan tetap di Sumut.
“Perhatikan distribusinya. Saya juga minta Pak Kapolda dan Pak Kajati ikut memonitor ini. Pemda bisa memanfaatkan BUMD, beli langsung ke petani dengan harga kompetitif,” ujar Bobby.
Berdasarkan data per 2 Januari 2026, inflasi Sumut tercatat 3,81 persen (yoy), menurun signifikan dibanding Desember 2025 yang mencapai 4,66 persen. Menurut Bobby, capaian ini menunjukkan kolaborasi yang kuat dalam pengendalian inflasi.
“Akhir tahun lalu, kita di urutan keempat inflasi tertinggi, sekarang 3,81 persen. Angka ini bukan sekadar angka, tetapi menunjukkan kolaborasi kuat kita menjaga inflasi, menjaga harga barang tetap stabil,” kata Bobby.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Rudy Brando Hutabarat menegaskan perlunya komitmen seluruh daerah. Keenam kesepakatan road map pengendalian inflasi Sumut menjelang Ramadan dan Idulfitri meliputi: peningkatan frekuensi gerakan pasar murah, penambahan pasokan daging sapi/kerbau, kerja sama dengan produsen daging ayam ras dan telur, pengendalian kenaikan tarif administered price, sistem early warning inflasi, serta kerja sama TPID–SPPG agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih bervariasi.
“Pasar murah harus dilakukan di pasar tradisional, bukan kantor kecamatan atau wali kota, karena dampaknya berbeda. Tarif air, transportasi, distribusi juga perlu dikendalikan agar tidak naik saat tekanan inflasi tinggi, dan kita bersinergi dengan SPPG agar menunya tidak melulu telur dan ayam,” kata Rudy.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi. Turut hadir Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta OPD terkait Pemprov Sumut dan kabupaten/kota. (AP)
