Polda Bengkulu Cek Lokasi Tanah Terkait Dugaan Pemalsuan Akta Autentik

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 27 Februari 2026 - 21:25 WIB

40317 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Proses cek TKP oleh Polda bengkulu, BPN, Pemilik Lahan dan Kuasa Hukum.

Proses cek TKP oleh Polda bengkulu, BPN, Pemilik Lahan dan Kuasa Hukum.

ATAPKOTA.COM, BENGKULU – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu melakukan pengecekan lokasi tanah di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pada 22 Februari 2026 sebagai tindak lanjut laporan dugaan pemalsuan akta autentik yang sebelumnya dilayangkan ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 264 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan dan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik. Perkara ini awalnya diterima di Bareskrim Mabes Polri, kemudian dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Bengkulu untuk penanganan lebih lanjut.

Pengecekan lokasi dilakukan penyidik bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tim memverifikasi titik koordinat dan kesesuaian dokumen pertanahan dengan kondisi faktual di lapangan.

Kuasa hukum pelapor, Adv. Rizki Dini Hasanah, S.H., turut mendampingi kliennya, Meriyanti, dalam kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa pengecekan lokasi menjadi bagian penting untuk menguji keabsahan dokumen yang dipersoalkan dalam laporan.

“Kami berharap proses penyelidikan berjalan profesional dan transparan, serta seluruh dokumen diuji secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya pada Jumat, 27 Februari 2026.

Hingga berita ini ditayangkan, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan dokumen pendukung guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut. Aparat kepolisian belum menyampaikan kesimpulan resmi terkait hasil pengecekan lokasi. (DH/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru