ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten Samosir mulai menyusun arah pembangunan daerah untuk tahun mendatang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum tersebut dibuka langsung oleh Bupati Vandiko Timotius Gultom dalam kegiatan yang berlangsung di Sopo Bolon HKBP Pangururan pada Rabu, 11 Maret 2026.
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gondang sebagai simbol dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Vandiko didampingi perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Perencana Ahli Utama M. A. Effendi Pohan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Musrenbang RKPD 2027 mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi, dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.” Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan diikuti berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Hadir dalam forum tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Samosir, staf ahli bupati, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat se-Kabupaten Samosir, pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan.
Sejumlah narasumber juga hadir memberikan pandangan strategis dalam forum tersebut, antara lain Sekretaris Bapperida Provinsi Sumatera Utara Lailah Lubis, Kepala Badan Pusat Statistik Samosir Devitanorani Saragih, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Sumut Yosie Sukmono, Kasatker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Devi Alcitra Chandar, serta Koordinator Sumatera I dari Bappenas Aditya Widya Pradipra.
Dalam sambutannya, Vandiko menjelaskan bahwa tema Musrenbang RKPD 2027 disusun untuk menyelaraskan rencana pembangunan Kabupaten Samosir dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan perencanaan dilakukan secara holistik agar program pembangunan dapat berjalan terintegrasi.
Menurut Vandiko, percepatan pembangunan daerah harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia. Pemerintah daerah, kata dia, akan fokus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta pembentukan karakter masyarakat agar mampu beradaptasi dan berdaya saing.
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun. Semua warga harus merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” tegas Vandiko.
Selain pembangunan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga mendorong penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta perluasan kesempatan kerja.
Vandiko menjelaskan bahwa seluruh fokus pembangunan tersebut akan dituangkan dalam 11 program prioritas dan 45 kegiatan hasil terbaik cepat (KHTC) sebagai langkah percepatan pembangunan Kabupaten Samosir.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui perwakilannya menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan visi pembangunan provinsi, yakni “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.”
Effendi Pohan menegaskan bahwa visi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan pada akhirnya diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, serta meningkatnya ketahanan wilayah,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah provinsi menetapkan empat arah kebijakan pembangunan pada 2027, yakni penguatan sumber daya manusia unggul, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sarhochel Martopolo Tamba menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama melalui perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi yang dinilai berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup, termasuk pengelolaan drainase serta kualitas air Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.
“Kami di DPRD mendukung penuh program pembangunan pemerintah daerah sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menutup kegiatan Musrenbang, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan Kabupaten Samosir.
Menurut Ariston, hasil Musrenbang RKPD 2027 harus menjadi pedoman bersama dalam menyusun program pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat, pembangunan di Kabupaten Samosir diharapkan berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ariston.
Kegiatan Musrenbang kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara bersama oleh unsur pimpinan daerah, DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (AP/red)
