ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir untuk meninjau langsung calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta rencana penataan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo.
Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu, 25 Maret 2026, dan menjadi kabar baik bagi masyarakat setempat. Pemerintah pusat mengalokasikan 556 unit rumah dalam program bedah rumah BSPS untuk Kabupaten Samosir pada tahun anggaran 2026.
Maruarar mengatakan alokasi program tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Untuk Samosir ada 556 unit rumah yang akan dibedah pada tahun 2026. Anggaran tahun ini meningkat sehingga data penerima harus benar-benar diperiksa agar tepat sasaran,” kata Maruarar.
Selain program perbaikan rumah, pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare di Kabupaten Samosir. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Penanganan kawasan kumuh tersebut mencakup dua wilayah, yakni Desa Tomok seluas 29,86 hektare yang meliputi 12 perkampungan, serta Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 perkampungan.
Dari total 556 unit rumah yang akan direnovasi melalui program BSPS, sebanyak 56 unit di antaranya dialokasikan untuk renovasi rumah adat Batak, sesuai usulan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Saat meninjau kawasan Lumban Sinaga, Maruarar berdialog langsung dengan salah seorang warga, Rani Situmeang. Setelah melihat kondisi rumah adat milik keluarga tersebut, ia menyatakan rumah tersebut layak mendapatkan renovasi.
Rani menyampaikan rasa haru dan berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap kondisi rumahnya.
“Negara hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni. Apalagi Samosir merupakan daerah pariwisata, sehingga rumah adat harus tetap dijaga,” ujar Maruarar.
Ia juga menyebut renovasi rumah dapat dilakukan dengan sejumlah penyesuaian, seperti perbaikan atap agar rumah tetap nyaman ditempati tanpa menghilangkan nilai budaya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Samosir mencapai sekitar 3.080 unit. Maruarar optimistis penanganan masalah tersebut dapat diselesaikan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau dikerjakan secara konsisten, saya kira dalam tiga tahun persoalan rumah tidak layak huni bisa diselesaikan,” ujarnya.
Program penataan kawasan kumuh yang direncanakan pemerintah meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, paving block, penyediaan tempat sampah, penataan permukiman, hingga pemasangan lampu penerangan jalan.
Pekerjaan fisik program tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Mei 2026.
Maruarar juga menegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menjadi kumuh.
“Kawasan yang ditata harus benar-benar yang membutuhkan. Setelah ditata, masyarakat juga harus menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.
Ia menilai program perumahan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut diperkirakan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, mulai dari tukang bangunan hingga pekerja lokal lainnya.
Selain meninjau program perumahan, Maruarar juga melihat langsung kegiatan pembersihan eceng gondok di Danau Toba yang dilakukan oleh komunitas Sabam Sirait Peduli.
Kegiatan tersebut telah berlangsung selama satu tahun lima bulan dan melibatkan masyarakat sekitar. Para peserta kegiatan menerima dukungan berupa upah harian sekitar Rp150 ribu.
Maruarar mengapresiasi peran generasi muda yang aktif menjaga kelestarian Danau Toba.
“Kita senang melihat anak-anak muda yang memiliki kepedulian dan idealisme untuk merawat Danau Toba. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerahnya.
“Kehadiran Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, terutama dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman,” kata Vandiko.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen memastikan data penerima akurat, pelaksanaan tepat waktu, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kami berharap program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat sektor pariwisata Samosir,” ujarnya. (AP/red)
