Di Hadapan Senator DPD RI, Pedagang Pasar Dwikora Desak Kepastian Pascakebakaran dan Evaluasi Tata Kelola Pasar

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Minggu, 21 Juni 2026 - 14:18 WIB

40415 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Di hadapan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.Si., Teol., Seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya turut menyampaikan kritik terhadap kondisi penataan Pasar Dwikora. Menurutnya, perhatian pemerintah dan pengelola pasar seharusnya tidak hanya terfokus pada pedagang yang beraktivitas di luar area pasar.

“Jangan karena yang di luar dianggap lebih banyak memberikan keuntungan, lalu yang berada di dalam pasar menjadi kurang diperhatikan,” ujarnya kepada wartawan sembari menunjukkan lokasi kios miliknya yang telah rata dengan tanah akibat kebakaran. Ia mengaku berencana membangun kembali kios tersebut secara mandiri.

Sementara itu, pedagang lainnya, Okta Desy Simbolon, mengungkapkan bahwa enam kios miliknya yang digunakan untuk berjualan hasil bumi turut hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Okta sempat menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan dirinya menyampaikan aspirasi kepada perwakilan Pemerintah Kota Pematangsiantar saat berada di lokasi kebakaran beredar luas di media sosial.

Dalam kesempatan itu, Okta meminta adanya keterbukaan dan kepastian dari para pemangku kepentingan terkait penanganan pascakebakaran Pasar Dwikora.

“Kami hanya membutuhkan keterbukaan dan kepastian. Jangan sampai ada pihak yang saling melempar tanggung jawab. Yang kami harapkan adalah duduk bersama antara pedagang yang terdampak, Pemerintah Kota Pematangsiantar, dan PD Pasar Horas Jaya untuk mencari solusi terbaik,” kata Okta.

Ia juga menilai penataan pasar secara menyeluruh perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, optimalisasi area di dalam pasar dapat memberikan manfaat bagi pedagang maupun pemerintah daerah.

“Kami tidak mempermasalahkan pedagang yang berjualan di luar. Namun, kami berharap ada penataan yang lebih baik dengan mengoptimalkan area di dalam pasar. Jika tata kelola pasar dilakukan dengan baik, potensi peningkatan retribusi pasar dan pendapatan daerah juga dapat bertambah. Area di luar pasar pun bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya, termasuk sebagai lahan parkir yang tertata,” ujarnya.

Okta menambahkan bahwa Pasar Dwikora merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Pematangsiantar yang dikelola PD Pasar Horas Jaya dan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan transparansi dan komunikasi yang terbuka demi menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

“Itu yang kami harapkan saat ini, yakni keterbukaan kepada para pedagang agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi semua,” tutupnya.

 

Wartawan : Andrew T Panjaitan,ST

Berita Terkait

Rico Waas Ingatkan PUD Pasar: Jangan Hanya Kejar Bisnis,Pembenahan Pasar dan Pedagang Harus Jadi Prioritas
Tinjau Kemacetan Simpang Dobi dan Titi Papan, Zakiyuddin Dorong Pelebaran Jalan
Bobby Nasution Minta Anggaran Kampung Kreatif Gunungsitoli Perhatikan Rumah Warga Miskin
Rico Waas Minta Maaf atas Gangguan Lalu Lintas akibat Pembangunan Infrastruktur di Medan
Targetkan 50.000 Lapangan Kerja, Rico Waas Dorong Integrasi Data Pencari Kerja
Pemprov Sumut Siapkan Rp 13,2 Miliar untuk Renovasi 440 Rumah Tidak Layak Huni
BRIN Ungkap Potensi Limbah Sawit Hasilkan Listrik 3,9 Gigawatt, Prabowo Dorong Percepatan Riset
Beras Sumut Surplus 27.633 Ton, Pemprov Genjot Kawasan Pertanian Unggulan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru