ATAPKOTA.COM, BENGKULU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin rapat evaluasi Program Cetak Sawah Rakyat Tahun 2025 sekaligus membahas percepatan penyelesaian persoalan irigasi yang masih menghambat optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (2/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyoroti keberlanjutan program cetak sawah, khususnya pada lahan seluas sekitar 572 hektare di Desa Tanjung Gelang, Kabupaten Rejang Lebong, yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan pasokan air irigasi.
Berdasarkan laporan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, daerah ini memperoleh alokasi Program Cetak Sawah Rakyat seluas 2.200 hektare pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.542,57 hektare telah memiliki dokumen Survey Investigasi dan Desain (SID), sedangkan 861,9 hektare telah memasuki tahap konstruksi.
Sejumlah lahan yang telah selesai dikerjakan bahkan sudah memasuki masa tanam dan panen dengan total luasan mencapai 319,9 hektare yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, dan Rejang Lebong.
Meski demikian, Herwan Antoni menegaskan bahwa keberhasilan program cetak sawah tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibuka. Menurutnya, lahan yang telah dicetak harus dapat dimanfaatkan secara produktif oleh petani untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
“Program cetak sawah tidak berhenti pada pembukaan lahan. Yang terpenting adalah memastikan sawah tersebut dapat ditanami dan menghasilkan. Jangan sampai lahan sudah tersedia, tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena persoalan irigasi,” ujar Herwan.
Ia meminta seluruh pihak terkait, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten, Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga jajaran TNI, memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian persoalan pasokan air di kawasan tersebut.
Menurut Herwan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk pembangunan jaringan perpipaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Namun, kondisi topografi dan kontur wilayah masih memerlukan kajian teknis lanjutan agar distribusi air dapat menjangkau seluruh area persawahan secara optimal.
“Penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kita harus memastikan solusi yang dipilih benar-benar efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan sehingga lahan yang sudah dicetak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah memperoleh dukungan tambahan dari pemerintah pusat untuk penyempurnaan jaringan perpipaan sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pendukung program cetak sawah.
Sementara itu, perwakilan Komando Distrik Militer (Kodim) yang hadir dalam rapat menyatakan kesiapan mendukung percepatan penyelesaian persoalan irigasi. Dukungan tenaga ahli hidrologi serta penguatan sistem perpipaan dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian yang telah dibuka.
Selain mengevaluasi capaian tahun berjalan, rapat juga membahas rencana pengembangan Program Cetak Sawah Rakyat pada tahun 2026. Berdasarkan indikasi awal dari Kementerian Pertanian, Provinsi Bengkulu berpotensi memperoleh tambahan alokasi lahan baru seluas 5.000 hingga 6.000 hektare.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu usulan lokasi dari kabupaten dan kota sebagai dasar penyusunan Survey Investigasi dan Desain (SID) sebelum program dilaksanakan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian melalui program cetak sawah yang berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas areal tanam, serta memperkuat ketahanan pangan daerah di masa mendatang.
Kontributor : Ermi Yanti-atapkota.
