ATAPKOTA.COM, BOGOR – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan haji sekaligus berbagai upaya peningkatan layanan bagi jemaah Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan berbagai perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dapat diwujudkan secara nyata.
“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan memastikan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji benar-benar terwujud pada masa pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Cucun kepada awak media usai pertemuan.
Menurut Cucun, DPR turut mengawal pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga biaya yang ditanggung jemaah dapat ditekan dalam dua tahun terakhir.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap upaya memperpendek masa tunggu keberangkatan haji. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, antrean yang sebelumnya berkisar antara 35 hingga 40 tahun kini diklaim dapat ditekan menjadi sekitar 26 tahun.
“Presiden meminta agar masa tunggu keberangkatan dapat dipersingkat lagi. Pemerintah diminta terus mencari skema terbaik agar antrean tidak semakin panjang,” katanya.
Selain membahas masa tunggu, DPR juga melaporkan hasil pengawasan terhadap sistem keberangkatan jemaah, termasuk penerapan layanan keimigrasian yang dinilai semakin efektif dalam mencegah keberangkatan jemaah nonprosedural.
Cucun menambahkan peningkatan kualitas akomodasi menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian. Menurutnya, sekitar 17 ribu jemaah reguler Indonesia pada musim haji 2026 memperoleh akomodasi di kawasan yang lebih dekat dengan Masjid Nabawi, termasuk hotel berbintang.
Ia mengatakan sejumlah jemaah menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan kualitas penginapan yang dinilai lebih nyaman dibanding musim haji sebelumnya.
Di sektor konsumsi, Cucun menyebut Kementerian Haji dan Umrah juga melakukan negosiasi dengan penyedia layanan (syarikah) sehingga variasi menu makanan dinilai lebih sesuai dengan selera jemaah Indonesia.
Presiden Prabowo, lanjutnya, meminta berbagai terobosan yang telah memberikan hasil positif dipertahankan, sembari terus melakukan evaluasi terhadap aspek pelayanan yang masih memerlukan penyempurnaan.
“Presiden menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dan pemerintah agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mengantisipasi tantangan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, terutama yang berkaitan dengan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Kami berharap situasi geopolitik di Timur Tengah terus membaik sehingga penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang dapat berlangsung lebih optimal,” kata Abidin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang dinilai memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. (RE/red)
