ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak boleh menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama dalam mengembangkan inovasi pemerintahan. Menurutnya, inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja yang mampu memperbaiki kinerja birokrasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Medan Erfin Fahrurrazi pada kegiatan Evaluasi Parameter dan Dokumen Pendukung Innovative Government Award (IGA) 2026 di Ruang Rapat 3, Lantai 4 Kantor Wali Kota Medan, Selasa, 18 Agustus 2026.
Rico mengatakan IGA dan Indeks Inovasi Daerah memang menjadi bagian penting dalam mengukur perkembangan inovasi pemerintah daerah. Namun, penghargaan tidak boleh menggeser tujuan utama inovasi, yakni meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
“Inovasi harus menjadi budaya kerja yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rico dalam sambutannya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026. Berdasarkan materi yang disampaikan dalam kegiatan itu, penilaian Indeks Inovasi Daerah 2026 mencakup dua aspek utama, yaitu satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah dengan total 36 indikator penilaian.
Rico meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap inovasi yang diajukan memiliki data dan dokumen pendukung yang lengkap, relevan, serta dapat diverifikasi.
“Saya minta setiap perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian antara inovasi, parameter penilaian, dan seluruh bukti pendukung yang disampaikan. Kalau masih ada yang kurang, kita perbaiki bersama, kita lengkapi, dan kita pastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Ia juga mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan inovasi. Menurutnya, inovasi yang dibangun secara bersama-sama memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Rico menyebut pelaksanaan penilaian inovasi daerah dan IGA 2026 memiliki landasan regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar mengatakan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut proses pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026.
Benny menjelaskan, penilaian mencakup inovasi yang dibuat maupun diperbarui dalam periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025. Pemko Medan kemudian menyiapkan parameter dan dokumen pendukung atau evidence untuk setiap inovasi yang diajukan.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mempercepat proses penginputan serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing inovasi.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A., menekankan bahwa inovasi pemerintahan pada dasarnya merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
David mengatakan pemerintah harus terus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, dan kondisi yang terus berubah.
“Inovasi itu cara, alat, media, bukan tujuan. Inovasi digunakan oleh unit kerja semata-mata untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” ujar David.
Menurut David, ukuran keberhasilan inovasi tidak cukup dilihat dari kebaruan sebuah program. Inovasi juga harus mampu menyelesaikan persoalan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menghasilkan nilai tambah.
Ia menyebut sejumlah karakter yang perlu dimiliki sebuah inovasi, antara lain kepemimpinan yang mendorong perubahan, pelayanan yang lebih mudah dan terjangkau, kemudahan penggunaan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
“Yang paling penting, inovasi harus memberikan nilai tambah dan mampu memecahkan masalah,” katanya.
David menambahkan, inovasi tidak seharusnya berhenti setelah program dibuat dan diterapkan. Pengembangan perlu dilakukan melalui kolaborasi agar inovasi dapat meningkatkan kualitas hasil dan berpotensi diadopsi atau direplikasi oleh unit kerja maupun daerah lain.
Dengan demikian, keberhasilan inovasi pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa baru sebuah program. Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan inovasi tersebut dalam memperbaiki pelayanan, menyelesaikan persoalan, meningkatkan kualitas hasil, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.(MB/red)
