ATAPKOTA.COM, BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, terukur, berbasis kebutuhan, dan tepat sasaran agar setiap program kepolisian tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi memberikan dampak nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ruddi saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Perencanaan Tahun 2026 di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin (14/9/2026).
Menurut Kapolda, fungsi perencanaan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah organisasi, terutama dalam menyusun program dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan serta prioritas tugas kepolisian.
“Rakernis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menentukan langkah strategis, serta menjadi bagian dari tahapan penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Polri,” ujar Ruddi.
Ia menilai besarnya organisasi Polri membutuhkan arah yang jelas, fondasi yang kuat, dan perencanaan yang matang. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar agar setiap program dan anggaran dapat digunakan secara efektif serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ruddi mengingatkan jajaran fungsi perencanaan agar tidak menjadikan penyusunan program sebatas kewajiban administratif. Menurutnya, setiap perencanaan harus berangkat dari kebutuhan riil di lapangan dan diarahkan untuk meningkatkan kinerja sekaligus kualitas pelayanan publik.
“Perencanaan yang baik bukan sekadar dokumen, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan organisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menghadapi dinamika tugas kepolisian yang terus berkembang, Ruddi meminta jajaran fungsi perencanaan mengutamakan skala prioritas dan efisiensi.
Setiap satuan kerja, katanya, harus mampu memilah program yang benar-benar menjadi kebutuhan utama dengan kegiatan yang hanya bersifat pendukung. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dapat diarahkan pada program yang memiliki dampak paling besar terhadap pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan masyarakat.
Kapolda juga meminta penguatan koordinasi lintas fungsi. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak terhambat ego sektoral serta tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Selain itu, perencanaan harus disusun berdasarkan data dan kebutuhan nyata, bukan sekadar keinginan maupun asumsi. Di tengah keterbatasan sumber daya, jajaran juga dituntut melahirkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.
“Justru di tengah keterbatasan itulah kreativitas dan inovasi kita harus muncul. Cari cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien serta lakukan simplifikasi proses bisnis agar kita bisa mencapai hasil yang lebih maksimal dengan sumber daya yang optimal,” ungkap Ruddi.
Ia berharap Rakernis tersebut menghasilkan rumusan strategis yang realistis dan dapat digunakan sebagai pedoman oleh jajaran dalam menjalankan fungsi perencanaan.
“Kita tidak ingin kegiatan ini tanpa arah dan tidak berdampak apa pun. Kita ingin menghasilkan strategi perencanaan dan penganggaran yang realistis dan dapat menjawab kebutuhan organisasi,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Aceh juga memberikan sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai menunjukkan kinerja dan komitmen dalam pelayanan publik serta tata kelola organisasi.
Penghargaan Kapolri untuk Unit Pelayanan Publik hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2025 kategori Pelayanan Prima diberikan kepada Polres Lhokseumawe, Polres Langsa, dan Polres Aceh Tamiang.
Sementara itu, penghargaan Kapolda Aceh untuk Satker dan Satwil paling aktif dalam pengisian aplikasi SI-ABK Tahun 2025 diberikan kepada Satbrimob Polda Aceh dan Polres Lhokseumawe.
Adapun penghargaan bagi Satker dan Satwil dengan nilai AKIP tertinggi Tahun 2026 diberikan kepada Itwasda Polda Aceh dan Polres Lhokseumawe.
Kapolda Aceh mengapresiasi capaian tersebut dan berharap penghargaan yang diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja, tata kelola organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat.
Rakernis tersebut turut dihadiri Wakapolda Aceh dan para pejabat utama Polda Aceh. Kegiatan diikuti 125 peserta, terdiri dari 56 peserta dari Polda Aceh dan 69 peserta dari Polres/Polresta jajaran.
Para peserta berasal dari unsur Wakapolres, Kabag Perencanaan, Kasubbag Renmin/Kaur Renmin, serta operator fungsi perencanaan.
Melalui Rakernis tersebut, fungsi perencanaan diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen program dan anggaran, tetapi juga mampu memastikan setiap kebijakan organisasi memiliki dasar kebutuhan yang jelas, penggunaan sumber daya yang efisien, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(AP/red)
