ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, S.T. bersama 33 kepala daerah se-Sumatera Utara (Sumut) menandatangani komitmen bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (17/9/2026).
Penandatanganan itu dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta unsur DPRD. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Pemkab Samosir, kehadiran Bupati Vandiko dalam penandatanganan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap agenda pencegahan korupsi yang melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Upaya pencegahan tidak hanya berkaitan dengan penindakan setelah terjadi pelanggaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan sistem pengawasan dan tata kelola berjalan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pemerintahan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara.
Menurut Bobby, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena penyelenggaraan pemerintahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program dan pelayanan publik.
“Penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan daerah lainnya terdiri dari banyak stakeholder yang saling terkait,” ujar Bobby.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut bersama para kepala daerah dan DPRD berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat integritas.
Bobby menilai kehadiran KPK menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar konsisten melakukan pembenahan dan mengantisipasi potensi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pimpinan KPK Johanis Tanak menyoroti pentingnya memperkuat posisi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam sistem pencegahan korupsi di daerah.
Menurut Johanis, APIP memiliki fungsi penting sebagai mekanisme peringatan dini atau early warning terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menyampaikan gagasan agar posisi APIP diperkuat melalui regulasi, termasuk mekanisme yang dapat menjaga independensi APIP dari intervensi kepala daerah maupun pejabat di daerah.
“Kita perlu memperkuat posisi APIP dan memperkuat payung hukumnya,” kata Johanis.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengawasan internal menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam agenda pencegahan korupsi pemerintah daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menegaskan pentingnya kualitas APIP dalam mendeteksi potensi penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, APIP yang bekerja secara optimal dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan menindaklanjuti persoalan sebelum berkembang menjadi perkara yang ditangani aparat penegak hukum.
“Kalau APIP berkualitas, pemerintahan akan berjalan lebih baik. Jika ada penyimpangan, sebelum masuk ke aparat penegak hukum masih terdapat mekanisme yang dapat ditempuh,” ujar Akhmad.
Ia menegaskan bahwa APIP seharusnya dipandang sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola, bukan sebagai unsur yang harus dihindari.
Penandatanganan komitmen bersama menjadi pernyataan politik-administratif mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap agenda pencegahan korupsi. Namun, efektivitas komitmen tersebut pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan konkret di masing-masing daerah.
Karena itu, sejumlah aspek masih penting untuk diperjelas, antara lain program pencegahan yang akan dijalankan Pemkab Samosir, target perbaikan tata kelola, penguatan APIP, mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan, serta indikator yang digunakan untuk mengukur capaian komitmen tersebut.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana komitmen bersama itu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta program strategis pemerintah daerah.
Dari Pemkab Samosir, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Inspektur Manthun Sinaga, Kepala Baperida Rajoki Simarmata, Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dumocsh Pandiangan, Kepala Dinas Kesehatan dr. Dina Hutapea, serta Sekretaris DPRD Rikky Rumapea.
Dengan demikian, tantangan setelah penandatanganan komitmen bukan hanya mempertahankan pernyataan dukungan, tetapi memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal, dan integritas benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(AP/red)
