Praperadilan Apriansyah di PN Bengkulu, Kuasa Hukum Soroti Tak Ada Uji DNA dan Cacat Formil

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 18 September 2026 - 16:14 WIB

40167 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, BENGKULU – Sidang praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dan Daftar Pencarian Orang [DPO] terhadap Apriansyah kembali PN Bengkulu gelar pada Kamis malam, 17 September 2026, dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi.

Termohon menghadirkan penyidik dan saksi korban yang merupakan anak di bawah umur. Sementara tim kuasa hukum pemohon yang terdiri dari R. Dini Hasanah, S.Kep., S.H., Rustam Effendi, S.H., Rico Putra, S.H., dan Ayu Asusi, S.H., menguji keabsahan prosedur penetapan tersangka.

Kuasa hukum pemohon, R. Dini Hasanah, S.Kep., S.H., menegaskan pihaknya tidak hanya mempersoalkan keberadaan surat dan Berita Acara Pemeriksaan [BAP]. Tim kuasa hukum menguji cara pemeriksaan penyidik lakukan dan cara penyidik memperoleh alat bukti.

“Persidangan hari ini semakin membuka ruang untuk menguji bagaimana proses hukum terhadap Apriansyah itu penyidik bangun sejak awal,” ujar Dini usai persidangan.

Dini menyoroti perubahan konstruksi perkara dan fakta medis dalam Visum et Repertum. Menurutnya, prosedur merupakan bagian dari keabsahan, bukan sekadar formalitas.

Tim kuasa hukum juga mempersoalkan tidak adanya uji DNA. Dini menyatakan penyidik tidak pernah melakukan uji DNA terhadap sampel pakaian maupun tubuh korban yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Kami menilai dua alat bukti yang penyidik hubungkan ke klien kami tidak terpenuhi. Karena itu syarat penetapan tersangka tidak terpenuhi dan kami yakini ada cacat formil,” tegasnya.

Terkait keterangan saksi korban, Dini menyatakan pihaknya menghormati keterangan saksi dan tidak bermaksud mendiskreditkan pribadi. Namun, keterangan saksi harus penyidik korelasikan secara objektif dengan alat bukti lain. Ia menilai Visum et Repertum tidak dapat menunjuk langsung pelaku dan harus didukung alat bukti lain yang berkaitan erat.

Sementara itu, Rustam Effendi, S.H., menyoroti penerapan Pasal 90 ayat dan status DPO. Rustam menilai status DPO harus berdasar pada fakta konkret dan tidak boleh mengalihkan pokok persoalan keabsahan penetapan tersangka.

Tim kuasa hukum menyatakan akan merangkai seluruh fakta persidangan dalam kesimpulan, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, BAP, hingga Visum et Repertum, dan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada hakim.

Hingga berita ini tayang, wartawan masih berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak termohon.

 

Laporan : Yanti-atapkota.

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru