ATAPKOTA.COM, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperkuat kerja sama dalam pembangunan daerah, reformasi birokrasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama terkait pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan tata kelola reformasi birokrasi di Bandung, Jumat (30/10/2026). Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menandatangani dokumen kerja sama tersebut.
Surya mengapresiasi sambutan dan keterbukaan Pemprov Jabar dalam membangun kemitraan antardaerah. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu menjadi landasan untuk memperluas pertukaran pengalaman dan inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Ia menilai Jawa Barat memiliki pengalaman dalam pengembangan inovasi pemerintahan, transformasi digital, manajemen kinerja, dan pelayanan publik. Sementara itu, Sumatera Utara memiliki potensi di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata.
“Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi,” ujar Surya.
Surya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus mendorong aparatur pemerintahan bekerja secara profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Penguatan akuntabilitas kinerja juga diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah dapat diukur berdasarkan capaian dan manfaatnya bagi masyarakat.
Selain itu, transformasi digital menjadi salah satu fokus kerja sama kedua provinsi. Menurut Surya, digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi, tetapi perlu mengintegrasikan data, menyederhanakan prosedur, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, Pemprov Sumut berharap dapat mempelajari dan mengadaptasi praktik baik yang telah diterapkan Pemprov Jabar, terutama dalam pengelolaan kinerja pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengembangan layanan publik berbasis digital.
Untuk memastikan kerja sama berjalan efektif, Surya meminta perangkat daerah terkait segera menyusun rencana aksi. Rencana tersebut perlu memuat target waktu, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terukur.
“Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kita ingin tata kelola pemerintahan semakin baik, transformasi digital terintegrasi, dan pelayanan publik semakin mudah, cepat, serta efisien,” tegasnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap kemitraan antara Sumut dan Jabar terus berkembang melalui pelaksanaan program yang konkret, bukan sekadar berhenti pada dokumen kesepakatan.
“Saya berharap penandatanganan ini bukan hanya sekadar formalitas, bukan hanya penandatanganan di atas kertas. Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan dan kita tingkatkan,” ujar Erwan.
Dalam kesempatan tersebut, Erwan juga memaparkan evaluasi kinerja Pemprov Jabar sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut evaluasi tersebut menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk menilai capaian sekaligus menentukan aspek yang perlu diperbaiki.
Menurut Erwan, besarnya jumlah penduduk Jawa Barat menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Jawa Barat memiliki sekitar 51,7 juta penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor disebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar, yakni sekitar enam juta jiwa.
Besarnya kebutuhan pelayanan tersebut menuntut pemerintah daerah terus memperkuat inovasi, kapasitas aparatur, dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Kerja sama Sumut–Jabar diharapkan memperkuat hubungan antardaerah yang berlandaskan kesetaraan, kepercayaan, dan semangat saling memajukan. Kolaborasi ini juga sejalan dengan visi pembangunan Sumatera Utara, yaitu Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Surya didampingi Inspektur Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Bapperida Sumut Dikky Anugerah, Kepala Biro Hukum Sumut Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Biro Organisasi Sumut Zulkifli, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut Abu Kosim, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Taufan.(AP/red)
