ATAPKOTA.COM, TEHERAN – Iran kini menghadapi pengepungan dari dua arah: tekanan internasional atas program nuklir dan gelombang keresahan sosial di dalam negeri. Stabilitas rezim Presiden Masoud Pazhakian pun semakin rapuh.
Presiden Pazhakian secara sepihak menghentikan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Ia menuntut izin khusus untuk inspeksi fasilitas nuklir Iran. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bentuk pembelaan terhadap hak kedaulatan berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Namun, Barat bereaksi keras. Juru Bicara Pentagon Tammy Bruce menyebut keputusan Iran sebagai tindakan “yang tidak dapat diterima.” Israel mendesak penerapan kembali sanksi melalui mekanisme Snapback.
Media garis keras Iran seperti harian Kian menyerang Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi dan bahkan menuduhnya melakukan spionase. Mereka menuntut agar Grossi diadili. Di media sosial Iran, sebagian mendukung keputusan pemerintah. Namun, kritik atas manajemen krisis justru semakin ramai.
Pada Juni, serangan militer terarah menghantam fasilitas pengayaan uranium di Fordow, Isfahan, dan Natanz. Pemerintah AS mengklaim bahwa serangan tersebut menunda program nuklir Iran selama dua tahun. Sebaliknya, Iran menyatakan tidak mengalami kerusakan permanen.
Citra satelit yang dianalisis Associated Press menunjukkan restorasi besar-besaran di lokasi. Hal ini menimbulkan keraguan atas klaim Teheran. Iran juga mengaku telah menyembunyikan puluhan ton uranium hasil pengayaan 60 persen sebelum serangan terjadi.
Di dalam negeri, kondisi ekonomi memburuk. Protes massal meletus dari kalangan pensiunan, buruh bergaji rendah, dan sopir angkutan umum. Mereka menuntut pembayaran upah dan hak sosial yang telah dijanjikan.
Pemerintah menanggapi dengan represif. Aparat menangkap para pengunjuk rasa dan memblokir akses internet selama kerusuhan. Pemutusan koneksi ini memutus aliran informasi dan melemahkan koordinasi aksi.
Meski akun-akun pro-pemerintah menyerukan solidaritas melawan “musuh luar,” suara-suara keputusasaan dan frustrasi warga tetap menggema di media sosial.
Iran juga bersikap agresif di kawasan. Mereka meningkatkan keterlibatan di Yaman dan Gaza serta memperketat kontrol laut di Selat Hormuz. Penempatan ranjau laut meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi militer yang dapat mengguncang harga minyak dan stabilitas global.
Meski demikian, diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi menyatakan kesiapan untuk berdialog, meski dengan syarat ketat.
Iran kini terjepit di antara tekanan luar dan krisis dalam negeri. Penangguhan kerja sama dengan IAEA dan serangan terhadap fasilitas nuklir menimbulkan reaksi global. Sementara itu, kemarahan rakyat atas kemerosotan ekonomi memperdalam ketidakstabilan internal.
Ketegaran Teheran dalam mempertahankan program pengayaan uranium mendorong negosiasi nuklir ke ambang kegagalan. Ketegangan kawasan meningkat, sementara masa depan Iran bergantung pada bagaimana pemerintah merespons krisis yang terus memburuk. (jcpa.org)/pr
