ATAPKOTA.COM, TAPANULI SELATAN – Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali dibahas serius. Rapat virtual melalui Zoom Meeting digelar di ruang kerja Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, pada Selasa (16/9/2025).
Pemerintah daerah bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, BPN Tapsel, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan menyepakati langkah konkret melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Dalam rapat itu, Gus Irawan menegaskan bahwa persoalan lahan di Area Penggunaan Lain (APL) dalam konsesi PT TPL sudah seharusnya selesai, baik secara hukum maupun kebijakan.
“Konflik lahan di areal konsesi PT TPL ini sudah clear and clean. Kalau sudah APL, maka BPN tidak punya alasan untuk menahan pelayanan pertanahan. Sertifikat tanah bisa dan harus diterbitkan. Masyarakat tidak boleh lagi dihalangi,” tegas Gus Irawan.
Ia mengkritik sikap BPN Tapsel yang masih ragu menerbitkan sertifikat meski sudah ada kesepakatan dengan Forkopimda, BPN, TPL, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, keraguan itu justru membuka ruang konflik baru di masyarakat.
Gus Irawan menegaskan bahwa PT TPL sendiri tidak keberatan dengan status APL dalam konsesinya. Sejak 2014, APL sudah keluar dari kawasan hutan produksi. Karena itu, ia menilai sertifikasi tidak boleh ditunda lagi.
Selain itu, ia mendorong solusi permanen dengan memasukkan lahan hutan produksi ke program TORA. Sebelumnya, sekitar 13.000 hektare sudah masuk dalam peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah di Tapsel. Namun, realisasinya terhambat karena keterbatasan anggaran APBN maupun APBD.
“Solusi konflik ini hanya bisa hadir jika negara benar-benar hadir,” tegas Gus Irawan.
Ia memperingatkan bahwa tanpa solusi permanen, hubungan masyarakat dan PT TPL hanya akan berujung pada aksi protes yang merugikan semua pihak.
“Investasi memang penting, tetapi masyarakat terdampak konflik ini juga tidak kalah penting. Mereka tetap harus diperhatikan,” katanya.
Gus Irawan juga optimistis program TORA di Tapsel bisa dipercepat karena Menteri ATR/BPN Nusron Wahid merupakan sahabat lamanya saat sama-sama duduk di DPR RI.
Kepala Kanwil BPN Sumut, Sri Pranoto, menyambut baik dorongan itu. Ia menegaskan lahan APL di Tapsel bisa diproses sesuai aturan dan RTRW. Bahkan, ia berjanji mendorong percepatan sertifikasi.
“Administrasi pertanahan di APL bisa dilakukan. Kami siap mendukung percepatan sertifikasi lahan di Tapsel,” ujarnya.
Sri juga menjanjikan sertifikat gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia meminta Pemkab Tapsel mendata warga penerima hak lengkap dengan identitas dan dokumen kepemilikan.
“Saya ingin penerima PTSL benar-benar yang berhak. Kalau semua lengkap, sertifikat akan diterbitkan, bahkan langsung diserahkan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,” tegas Sri.
Perwakilan BPKH Wilayah I Medan, Rano Karno, menyatakan dukungan penuh. Ia menegaskan pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, dan aset pemerintah di konsesi TPL bisa diusulkan ke program TORA jika masuk peta indikatif.
Menurutnya, langkah ini memberi kepastian hukum dan memperkuat basis kehidupan masyarakat sekitar TPL. “Ini penting agar konflik yang sudah bertahun-tahun tidak terus berulang,” jelasnya.
Kepala BPN Tapsel, Anita Noveria Lismawaty, membantah tudingan bahwa pihaknya menghambat. Ia menegaskan bahwa prosedur harus dipastikan sesuai hukum. Namun, ia berjanji mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan di APL.
Di akhir rapat, Gus Irawan kembali menekankan konsistensinya berpihak pada rakyat. Ia menutup rapat dengan seruan tegas.
“Hari ini kita simpulkan, khusus APL sudah clear and clean. Sertifikasi tanah harus jalan. Selanjutnya, kawasan hutan produksi harus masuk program TORA. Tidak boleh ada lagi hambatan,” pungkasnya. (red)
