Harga Gabah di Aceh Timur Anjlok di Bawah HPP, Petani Meradang: Pemerintah Bungkam

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 30 Oktober 2025 - 23:40 WIB

40327 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi : Padi dalam karung.

Foto Ilustrasi : Padi dalam karung.

ATAPKOTA.COM, ACEH TIMUR – Harga gabah di Aceh Timur kembali anjlok. Petani di Desa Paya Ueno, Kecamatan Rantau Perlak, mengeluhkan harga jual yang jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Junaidi, salah satu petani lokal, menyebut agen pembeli hanya menawarkan Rp 6.050 per kilogram. Angka ini terpaut jauh dari HPP nasional sebesar Rp 6.500 per kilogram yang telah ditetapkan Presiden.

“Kami sudah panen, tapi harga yang kami terima cuma Rp 6.050, bahkan kadang lebih rendah. Ini tidak adil dan membuat petani terus menderita. Anehnya, pemerintah dan aparat penegak hukum justru bungkam,” keluh Junaidi kepada media, Kamis (30/10/2025).

Ia menjelaskan, baik panen menggunakan mesin maupun manual, harga tetap sama. Tidak ada selisih yang bisa menutupi biaya tenaga kerja, pupuk, dan sewa lahan. Akibatnya, petani menanggung rugi meski hasil panen melimpah.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Aceh Timur. Saat daerah lain seperti Aceh Besar dan Aceh Barat Daya menikmati harga gabah Rp 8.200–Rp 9.000 per kilogram pada Juli 2025, Aceh Timur justru mengalami penurunan drastis hingga Rp 6.050 per kilogram pada September 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata nasional harga gabah kering panen (GKP) pada Oktober 2025 mencapai Rp 6.700 per kilogram. Sementara itu, harga beras di tingkat nasional bahkan menyentuh Rp 27.708 per kilogram.

Seorang pembeli yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa perbedaan harga bergantung pada kualitas dan lokasi panen. Namun, banyak pihak menduga agen pembeli sengaja memainkan harga dengan alasan kualitas untuk menekan keuntungan petani.

“Kalau pemerintah benar-benar mau mensejahterakan petani, aparat harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya membuat aturan di atas kertas tanpa pengawasan,” tegas Junaidi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada langkah nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Ketidakjelasan sikap ini menimbulkan kekecewaan dan kecurigaan bahwa kebijakan HPP hanya menjadi formalitas tanpa pengaruh di lapangan. (HAS/red)

Berita Terkait

Pecahkan Rekor MURI 2026, Bentangan Merah Putih 24 Kilometer Satukan Warga Nagan Raya
Dari Nagan Raya, Prabowo Tegaskan Petani, Buruh Tani, dan Nelayan Harus Lebih Sejahtera
Prabowo Percepat Pemulihan Bencana Sumatra, Nagan Raya Disiapkan Jadi Pusat Pendidikan Unggulan
Presiden Prabowo Resmikan Masjid Giok Baitul ‘Ala, Kekayaan Alam Nagan Raya Menjadi Kebanggaan Bangsa
Nekat Curi Motor, Wanita Asal Pematangsiantar Dibekuk Kanit Reskrim Gunung Malela
Kumuh dan Ditumbuhi Semak, Kondisi Komplek Perkantoran Pemkab Simalungun Dipertanyakan
Dorong Pencegahan Stunting, Pemkab Asahan Ajak Masyarakat Gemar Konsumsi Ikan
Wagub Surya Paparkan Strategi Pemprov Sumut Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 23:45 WIB

Pecahkan Rekor MURI 2026, Bentangan Merah Putih 24 Kilometer Satukan Warga Nagan Raya

Rabu, 11 November 2026 - 23:36 WIB

Dari Nagan Raya, Prabowo Tegaskan Petani, Buruh Tani, dan Nelayan Harus Lebih Sejahtera

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Prabowo Percepat Pemulihan Bencana Sumatra, Nagan Raya Disiapkan Jadi Pusat Pendidikan Unggulan

Rabu, 11 November 2026 - 23:22 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Masjid Giok Baitul ‘Ala, Kekayaan Alam Nagan Raya Menjadi Kebanggaan Bangsa

Rabu, 11 November 2026 - 21:58 WIB

Nekat Curi Motor, Wanita Asal Pematangsiantar Dibekuk Kanit Reskrim Gunung Malela

Rabu, 11 November 2026 - 21:15 WIB

Dorong Pencegahan Stunting, Pemkab Asahan Ajak Masyarakat Gemar Konsumsi Ikan

Rabu, 11 November 2026 - 20:01 WIB

Wagub Surya Paparkan Strategi Pemprov Sumut Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Rabu, 11 November 2026 - 19:55 WIB

Dugaan Korupsi Jasa Kepelabuhanan Pulau Baai, Kejati Bengkulu Perluas Penggeledahan ke KSOP dan Kantor Pelindo

Berita Terbaru