DPRD Malang Dorong UMKM Bantur Bentuk Forum Komunal dan Digitalisasi

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 26 Juni 2025 - 15:14 WIB

40682 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kecamatan Bantur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Kekuatan Komunal Bagi Pelaku UMKM Kecamatan Bantur”, Bertempat di Pendopo Kecamatan Bantur, Kamis, (26/6/2025).

Pemerintah Kecamatan Bantur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Kekuatan Komunal Bagi Pelaku UMKM Kecamatan Bantur”, Bertempat di Pendopo Kecamatan Bantur, Kamis, (26/6/2025).

ATAPKOTA, MALANG – Pemerintah Kecamatan Bantur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Kekuatan Komunal Bagi Pelaku UMKM Kecamatan Bantur”, Bertempat di Pendopo Kecamatan Bantur, Kamis, (26/6/2025).

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pelaku UMKM, anggota legislatif, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

FGD ini menghadirkan anggota DPRD Kabupaten Malang dari Kelompok 6, yakni Surya Hanta (Komisi 4), Sih Purwaningtyastuti, S.H. (Komisi 2), dan Agung Dwi Susanto (Komisi 3). Hadir pula perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, Yuliati, S.H., M.Hum., Forkomcab Bantur, serta pengurus dan pelaku UMKM se-Kecamatan Bantur.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan partisipatif, para anggota DPRD menegaskan komitmen mereka untuk memperjuangkan kebijakan pro-UMKM. Mereka mendorong penguatan kelembagaan, kemudahan akses permodalan, pelatihan rutin, dan strategi pemasaran yang adaptif.

Surya Hanta mengajak pelaku usaha menjalin kolaborasi antar-UMKM agar lebih siap menghadapi tantangan pasar. Sementara itu, Sih Purwaningtyastuti menekankan pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hukum bagi UMKM. Agung Dwi Susanto mengajak para pelaku usaha memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jaringan usaha.

Dalam sesi penyusunan rekomendasi, peserta FGD menyepakati beberapa poin strategis, seperti :

  • Pembentukan koperasi atau forum komunal UMKM sebagai sarana kerja sama dan distribusi produksi
  • Penjadwalan pelatihan rutin dengan dukungan kecamatan dan OPD terkait
  • DPRD berkomitmen mengawal program pemberdayaan UMKM dalam pembahasan anggaran daerah
  • Penguatan brand lokal dan pemasaran digital agar produk UMKM Bantur mampu menembus pasar luas

Camat Bantur, Bayu Jatmiko, A.STP, M.Si., menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif anggota DPRD dan pelaku UMKM. Ia berharap FGD ini menjadi agenda tahunan agar kolaborasi lintas sektor terus terbangun.

“Semangat kolaborasi ini penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Bantur secara menyeluruh,” ungkap Bayu.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan testimoni dari pelaku UMKM. Mereka berharap pemerintah terus melakukan pendampingan secara konsisten agar UMKM di Bantur makin berkembang dan berdaya saing tinggi. (Arifpin Sastro)

Berita Terkait

Pemkab Malang Salurkan Bantuan Baznas di Bantur, Penerima Didorong Bangun Usaha Produktif
Haflah Akhirussanah YPI Nurul Huda Bantur Berlangsung Meriah, Lepas Siswa dan Peringati Haul Pendiri
TGDP II HPI Kabupaten Malang Ditutup, Cetak Pramuwisata Profesional untuk Dongkrak Pariwisata
Rakorwil PSI Jatim di Malang, Perkuat Struktur Partai hingga Tingkat Desa
Diduga Terlibat Kasus Penculikan Anak, Tiga Penjual Pupuk Diamankan Warga Desa Srigonco
1.200 Peserta Hadiri Halal Bihalal dan Peringatan Hari Kartini Muslimat NU KORDAM VII di Bantur
Layani 3.196 Penerima, SPPG Kedungsalam Perkuat Program Gizi di Donomulyo
Halal Bihalal PGRI Donomulyo, 560 Guru Perkuat Silaturahmi dan Profesionalisme

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru