ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Dalam pelantikan tersebut, Bobby menekankan agar pejabat yang baru dilantik bekerja dengan target pembangunan yang jelas, terukur, berbasis data, dan melibatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Aula TRN, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (18/9/2026). Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, Rudi Hadian Siregar sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, serta Evan Botung Daulay sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.
Bobby meminta ketiganya menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan bukan hanya posisi struktural, tetapi membawa tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
“Harapan kami, Anda bisa menjalankan amanah, tugas dengan sebaiknya. Karena jabatan itu nantinya harus Anda pertanggungjawabkan, terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Bobby.
Kepada Kepala Disbudparekraf Sumut Terang Dewi Susantri Ujung, Bobby memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan sektor pariwisata. Ia meminta program yang disusun tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan atau event seremonial.
Menurut Bobby, intervensi pemerintah harus berdasarkan data sehingga program yang dijalankan benar-benar diarahkan pada persoalan yang ingin diselesaikan.
“Saya berharap selesai pelantikan, bagaimana bisa meningkatkan jumlah wisatawan melalui berbagai event. Bukan harus seremonial, yang terpenting berbasis data yang akurat, apa yang harus diintervensi oleh Pemprov Sumut,” jelasnya.
Bobby juga meminta target pembangunan diterjemahkan ke dalam periode waktu yang jelas. Pengembangan pariwisata, menurutnya, tidak dapat hanya dibebankan kepada Disbudparekraf, tetapi membutuhkan dukungan OPD lain, termasuk sektor infrastruktur.
Ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan ke Sumut masih perlu ditingkatkan. Selain jumlah kunjungan, pemerintah juga perlu melihat durasi tinggal wisatawan sebagai salah satu indikator pengembangan sektor pariwisata.
“Jumlah wisatawan kita ini sangat rendah, 200 ribu (kunjungan) per tahun. Sedangkan di tempat lain, bahkan provinsi di negara tetangga angkanya bahkan di atas 2 juta, dan kita hanya 10 persennya. Targetnya juga bukan hanya jumlah kunjungan, tetapi berapa lama wisatawan itu tinggal,” kata Bobby.
Pernyataan tersebut menempatkan peningkatan kunjungan wisatawan sebagai salah satu target yang perlu diterjemahkan menjadi indikator kinerja. Namun, besaran target baru, sumber data pembanding, serta periode pencapaiannya masih perlu dijabarkan dalam program kerja Disbudparekraf Sumut.
Untuk Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Botung Daulay, Bobby meminta penguatan koordinasi dengan dunia industri, sektor pertanian dan perikanan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam merespons persoalan ekonomi masyarakat, termasuk keluhan mengenai stabilitas harga bahan pokok.
Bobby meminta pejabat baru memperhatikan indikator makro ekonomi sekaligus mendukung pengembangan BUMD.
“Perhatikan indikator makro ekonomi, dan jadilah orang tua bagi BUMD serta jangan mempersulit rencana bisnis,” ujar Bobby.
Pesan tersebut menempatkan Biro Perekonomian pada posisi penting dalam koordinasi kebijakan ekonomi daerah. Karena itu, ukuran kinerja ke depan perlu terlihat dalam indikator yang konkret, baik terkait stabilitas harga, penguatan sektor produksi maupun kinerja BUMD.
Sementara itu, kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Rudi Hadian Siregar, Bobby menekankan efisiensi penggunaan anggaran. Ia meminta setiap belanja pemerintah memperhatikan efektivitas, manfaat, dan kebutuhan dalam mendukung pekerjaan pemerintahan.
Bobby juga mengingatkan seluruh jajaran agar menghindari tindakan yang merugikan masyarakat maupun keuangan negara.
“Untuk kita semua, tolong jauhi korupsi, pungli atau hal yang merugikan masyarakat, merugikan keuangan negara. Apalagi beberapa waktu lalu kita baru dengar paparan dari KPK,” sebutnya.
Pesan tersebut menjadi bagian dari penekanan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Kepala Disbudparekraf Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan pihaknya akan menjalankan tugas sesuai arahan Gubernur Sumut. Ia juga menyatakan akan menyusun rencana pembangunan dan target capaian yang terukur, khususnya untuk pelaksanaan program tahun anggaran 2027.
Dengan pelantikan tersebut, tantangan bagi tiga pejabat baru bukan hanya menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan. Mereka dituntut menerjemahkan arahan Gubernur menjadi program dengan target, indikator, jadwal pelaksanaan, serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Bagi publik, ukuran berikutnya adalah apakah target tersebut benar-benar diterjemahkan ke dalam kinerja yang dapat diukur, mulai dari peningkatan sektor pariwisata, penguatan ekonomi daerah dan BUMD, hingga efisiensi belanja pemerintahan.(AP/red)
