PT BKS Diduga Tahan Ijazah Karyawan, Pengawas: “Sebagai Jaminan”

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Sabtu, 12 Juli 2025 - 16:09 WIB

401,526 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PT Berca Kawan Sejati (Armour) yang berlokasi di Jalan Sangnawaluh, Komplek Megalend, Pematangsiantar, Sabtu, (12/7) (Foto : Ilham)

PT Berca Kawan Sejati (Armour) yang berlokasi di Jalan Sangnawaluh, Komplek Megalend, Pematangsiantar, Sabtu, (12/7) (Foto : Ilham)

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – PT Berca Kawan Sejati (Armour) yang berlokasi di Jalan Sangnawaluh, Komplek Megalend, Pematangsiantar, diduga melakukan praktik penahanan ijazah milik karyawan. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah sumber internal mengeluhkan praktik yang diduga melanggar hak pekerja.

Tim media yang mencoba mengonfirmasi langsung ke kantor perusahaan tidak menemukan manajemen di lokasi. Namun, seorang pengawas bernama Frans bersedia memberikan penjelasan singkat kepada wartawan.

“Maksudnya, karyawan bawa barang perusahaan. Kalau tak ada jaminan, apa yang kita pegang?” kata Frans, Sabtu (12/7).

Pernyataan Frans memperkuat dugaan bahwa perusahaan menahan dokumen pribadi milik karyawan dengan dalih sebagai jaminan operasional. Namun, praktik ini bertentangan dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025, perusahaan dilarang menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja dalam bentuk apa pun. Aturan ini dikeluarkan untuk menjamin hubungan kerja yang adil dan beradab.

Hingga berita ini dirilis, pihak manajemen PT Berca Kawan Sejati belum memberikan keterangan resmi terkait praktik penahanan ijazah tersebut. Sementera Wamennaker Imanuel Ebenezer terus berulang mengingatkan agar para Pengusaha tidak menahan ijazah karyawan, namun sepertinya praktik ini tidak mampu dihilangkan hingga saat ini.  (Ilham) pr

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Posyandu Tak Lagi Hanya Layani Kesehatan Ibu dan Anak, Ini Transformasi yang Dibahas di Sumut
16 Orang Diperiksa, Tersangka Belum Ada: Ada Apa di Balik Dugaan Korupsi Komputer Dinkes Pematangsiantar
Wesly Silalahi Luncurkan PESONA BABANG QRIS TAMPAN, Pembayaran PBB-P2 Kini Makin Digital
Wali Kota Wesly Silalahi Terima Pengurus Wanita Islam, Bahas Sinergi dan Pemberdayaan Perempuan
TP PKK Pematangsiantar Raih Dua Penghargaan di Jambore Kader PKK Sumut 2026

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru