FGD di Desa Bantur Dorong Legalitas dan Digitalisasi UMKM

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 15 Juli 2025 - 11:54 WIB

40439 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemberdayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro” pada Selasa 15 juli 2025, bertempat di Balai Desa Bantur, Kecamatan Bantur.  (Foto : Atapkota-Arfpin Sestro)

kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemberdayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro” pada Selasa 15 juli 2025, bertempat di Balai Desa Bantur, Kecamatan Bantur. (Foto : Atapkota-Arfpin Sestro)

ATAPKOTA.COM, MALANG — Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemberdayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro di Balai Desa Bantur, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari pelaku UMKM setempat.

FGD ini menghadirkan Abdul Ghofur, anggota DPRD Kabupaten Malang, sebagai narasumber utama. Ia menekankan pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi lainnya untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional.

“Legalitas menjadi kunci utama agar UMKM bisa mengakses pasar lebih luas, termasuk program bantuan pemerintah,” ujar Abdul Ghofur.

Ia juga mengajak pelaku UMKM memanfaatkan media sosial secara maksimal sebagai alat pemasaran. Menurutnya, media sosial telah menjadi etalase digital yang mampu menjangkau konsumen dari desa hingga kota besar.

“Kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, produk desa bisa tembus pasar nasional, bahkan ekspor,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Abdul Ghofur memfasilitasi pengurusan merek dagang secara gratis bagi pelaku UMKM yang hadir. Fasilitasi ini bertujuan melindungi identitas usaha serta meningkatkan nilai jual produk.

Perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro turut menyampaikan materi teknis mengenai proses perizinan usaha, termasuk tahapan pengurusan NIB dan manfaat legalitas terhadap keberlanjutan usaha. Mereka juga memaparkan program pendampingan UMKM yang dapat diakses secara gratis.

Selain diskusi, acara ini juga menampilkan produk unggulan UMKM Desa Bantur. Olahan makanan, minuman kemasan, dan kerajinan lokal dipajang di meja peserta sebagai bentuk promosi serta apresiasi atas karya pelaku usaha lokal.

Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM Desa Bantur untuk mengembangkan usahanya secara legal, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan digital.

Wartawan : Arifpin setro/pr

Berita Terkait

PERINTIS 10 Hari Diterapkan, Nusron Tekankan Sinergi ATR/BPN, Bapenda dan PPAT
Pemkab Malang Salurkan Bantuan Baznas di Bantur, Penerima Didorong Bangun Usaha Produktif
Haflah Akhirussanah YPI Nurul Huda Bantur Berlangsung Meriah, Lepas Siswa dan Peringati Haul Pendiri
TGDP II HPI Kabupaten Malang Ditutup, Cetak Pramuwisata Profesional untuk Dongkrak Pariwisata
Guru di Pamekasan Rasakan Manfaat TPG, Pembelajaran Makin Interaktif Berbasis Teknologi
Rakorwil PSI Jatim di Malang, Perkuat Struktur Partai hingga Tingkat Desa
Diduga Terlibat Kasus Penculikan Anak, Tiga Penjual Pupuk Diamankan Warga Desa Srigonco
Tiba di Jawa Timur, Presiden Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Merah Putih

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru