ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong sinergi nasional antara Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan program perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, tepat sasaran, dan transparan.
Rapat koordinasi yang dipimpin Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Kamis (4/8/2025), membahas strategi integrasi data IKD dengan penyaluran bantuan sosial.
“IKD menjadi kunci memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan identitas digital tunggal, potensi penyelewengan dapat ditekan signifikan,” tegas Kartika Adi.
Sebagai langkah awal, pemerintah menjalankan pilot project digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi. Proyek ini mengintegrasikan Portal Perlinsos, Single Sign-On (SSO), IKD, dan Face Recognition (FR). Hingga 18 Juli 2025, aktivasi IKD mencapai 36.000, termasuk 23.000 penerima PKH.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga berperan penting melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Per 31 Juli 2025, DTSEN mencakup 286,8 juta individu dan 94,2 juta keluarga.
“DTSEN menjadi tulang punggung validasi identitas penerima. Data ini terus dimutakhirkan melalui kerja sama antar-kementerian,” jelas Kartika.
Digitalisasi bansos diyakini tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga memberi potensi penghematan besar. Dari total anggaran bansos dan subsidi 2025 sebesar Rp504,7 triliun, digitalisasi diperkirakan mampu menghemat Rp101–127 triliun.
Penghematan terbesar diprediksi berasal dari subsidi energi, terutama LPG dan BBM.
Meski menjanjikan, implementasi di lapangan menghadapi sejumlah kendala, antara lain literasi digital masyarakat yang terbatas, minimnya perangkat pendukung IKD, serta risiko penipuan digital.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenko Polkam merekomendasikan agar Gugus Tugas Piloting Digitalisasi Perlinsos melibatkan dimensi sosial, politik, dan keamanan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas nasional dalam penyaluran bantuan.
Selain itu, Kemenko Polkam juga mendorong BPS menyusun MoU integrasi data ASN, TNI, Polri, dan BUMN. Upaya ini diyakini dapat menepis isu penerima bansos tidak tepat sasaran. (Hms/red)
