ATAPKOTA.COM, MEDAN – Satgaswil Sumatera Utara Densus 88 Antiteror Polri menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Transformasi Ideologi Jemaah Islamiyah: Jalan Menuju Wasathiyah, Membangun Kesadaran Baru Ideologi Sehat dan Moderat”, Sabtu (30/8/2025) di Hotel Emerald Garden, Medan.
Acara ini dihadiri Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Polri Sumatera Utara, Kombes Pol Dr Didik Novi Rahmanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H Ahmad Qosbi, Kepala Kesbangpol Medan Andy Mario, serta para eks anggota Jemaah Islamiyah (JI) se-Sumut.
Didik Novi Rahmanto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Refleksi Satu Tahun Pembubaran Jemaah Islamiyah.
“Kita lakukan Dialog Kebangsaan untuk menguatkan para eks Jemaah Islamiyah, bahwa pembubaran itu adalah keputusan terbaik, benar, dan tidak ada keraguan lagi,” tegas Didik.
Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat konsistensi dan komitmen para eks anggota JI untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka benar-benar bubar dan kembali ke pangkuan NKRI.
“Mereka sudah menyatakan bubar dan kembali ke NKRI. Ikut program pemerintah, serta taat aturan hukum. Komitmen ini kita kuatkan melalui kegiatan Dialog Kebangsaan,” ujarnya.
Didik juga mengungkapkan, pada 17 Agustus 2025, para eks anggota JI melaksanakan upacara di provinsi, kabupaten/kota, hingga pondok pesantren masing-masing. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata konsistensi dan komitmen mereka terhadap NKRI.
Dialog Kebangsaan kali ini menghadirkan Parawijayanto, pimpinan terakhir Jemaah Islamiyah, sebagai narasumber. Selain itu, turut hadir Haidar, Khoirul Anam, dan Askary yang memberikan pemaparan. Diskusi ini diharapkan semakin memperkuat keyakinan bahwa pembubaran JI merupakan langkah terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Didik mengajak seluruh peserta untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus meneguhkan komitmen menjaga Indonesia dari ancaman ideologi ekstrem, intoleran, serta paham yang dapat memecah belah bangsa.
Ia menekankan bahwa transformasi ideologi bukan hanya konsep, tetapi proses panjang yang harus melibatkan berbagai pihak—aparat keamanan, pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, hingga masyarakat luas.
“Kita harus menjadikan Sumatera Utara sebagai daerah toleran, damai, dan tertib. Dengan begitu, pembangunan berjalan baik, masyarakat dapat beribadah dengan tenang, serta kesejahteraan bisa tercapai,” pungkasnya.(Hms/red)
