ATAPKOTA.COM, MEDAN – Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Perubahan APBD 2025 digelar di ruang sidang DPRD Kota Medan, Senin (8/9/2025). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, anggota dewan, serta pimpinan perangkat daerah.
Wali Kota Medan bersama Wakil Wali Kota secara bergantian membacakan nota jawaban. Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menegaskan percepatan pelantikan pejabat definitif untuk mendukung program prioritas kota.
“Pengangkatan pejabat struktural segera dilakukan dengan prinsip the right man on the right place. Kami ingin birokrasi bekerja dengan integritas dan profesionalisme,” tegasnya.
Menjawab Fraksi PKS, pemerintah menekankan komitmen serius dalam mengatasi banjir dengan pendekatan kawasan.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial, melainkan satu kesatuan sistem. Kami berkoordinasi dengan kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota pendamping, disertai gotong royong rutin antar-OPD,” jelasnya.
Kepada Fraksi Gerindra, Wali Kota menegaskan visi pembangunan jangka panjang menuju Medan 2045, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kami berkomitmen meningkatkan fasilitas kesehatan modern di Medan Utara, memenuhi tenaga kesehatan berkualitas, sekaligus memeratakan sarana pendidikan. Ini fondasi Medan 2045,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi Golkar, Pemko Medan tetap optimis mencapai target PAD, meski realisasi semester pertama baru 38,40 persen.
“Kami yakin capaian PAD hingga akhir tahun bisa optimal, melalui intensifikasi dan perluasan basis wajib pajak,” ungkapnya.
Sementara kepada Fraksi NasDem, pemerintah menegaskan keberpihakan terhadap UMKM.
“Pelatihan SDM, bantuan alat produksi, dan kemudahan perizinan terus kami jalankan agar UMKM tumbuh legal, aman, dan berdaya saing,” ucap Wali Kota.
Jawaban kepada Fraksi PSI menekankan digitalisasi dan evaluasi kinerja OPD.
“Dengan digitalisasi, pengawasan wajib pajak, serta evaluasi rutin, pembangunan tetap merata meski pendapatan daerah menurun,” paparnya.
Kepada Fraksi Demokrat, Pemko menegaskan optimalisasi potensi pajak melalui pelayanan lebih baik.
“Digitalisasi dan perbaikan pelayanan pajak akan terus kami lakukan. Namun, target PAD harus realistis, tidak ambisius tanpa dukungan teknis,” tutur Wali Kota.
Secara keseluruhan, nota jawaban eksekutif menunjukkan komitmen Pemko Medan dalam mengelola keuangan daerah secara realistis, membangun infrastruktur berkelanjutan, meningkatkan pelayanan publik, dan berpihak pada masyarakat kecil melalui pemberdayaan ekonomi.
Rapat paripurna ini juga menampilkan kebersamaan pimpinan daerah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota hadir bersama, saling melengkapi dalam menyampaikan jawaban. Sinergi keduanya memberi pesan kuat bahwa roda pemerintahan di Kota Medan dijalankan dengan kolaborasi demi kepentingan warga. (Mery/red)
