ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Dialog antara Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/9/2025), memberi angin segar bagi upaya meredakan kegaduhan sosial-politik di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung setelah aksi unjuk rasa yang merebak sejak 25 Agustus 2025, termasuk serbuan massa ke rumah sejumlah tokoh yang dianggap biang masalah rakyat.
Dalam dialog tersebut, para tokoh GNB menekankan pentingnya supremasi sipil. Mereka menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi negara harus berada di tangan sipil, bukan militer atau kelompok bersenjata. Artinya, kedaulatan rakyat wajib berdiri di atas kekuatan senjata. Pemerintahan harus dijalankan oleh pejabat sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer tunduk pada otoritas sipil.
Tokoh GNB juga menyoroti bahwa keputusan negara semestinya lahir dari mekanisme demokratis, bukan dari tekanan kekuasaan atau instrumen koersif. Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik mutlak dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui hukum dan tata pemerintahan yang baik.
Mereka memperingatkan, tanpa supremasi sipil, Indonesia berisiko jatuh dalam rezim militeristik dan otoriter yang memicu pelanggaran HAM, represi, serta korupsi kekuasaan. Sebaliknya, supremasi sipil diyakini menjadi fondasi negara hukum yang demokratis.
Dialog ini dihadiri tokoh lintas agama, akademisi, intelektual, hingga budayawan. Antara lain: Siti Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof. M. Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholis Madjid, Prof. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Panyavaro Mahathera, Alissa Q. Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A. Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Ery Seda, Laode M. Syarif, Makarim Wibisono, Kamaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.
Selain menegaskan komitmen supremasi sipil, Presiden Prabowo sepakat membentuk Komisi Investigasi Independen untuk menyelidiki huru-hara Agustus 2025 yang menelan 10 korban jiwa. GNB juga meminta pemerintah segera membebaskan mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan, serta mempercepat pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian.
Atlantika Institut Nusantara mencatat dukungan luas masyarakat terhadap gagasan tokoh GNB, terutama terkait urgensi reformasi Polri. Usulan ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas politik.
Dialog ini dipandang penting sebagai langkah awal membangun komunikasi moral-politik yang sehat antara pemerintah dan elemen masyarakat. GNB menilai pertemuan serupa perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak tokoh lintas profesi agar proses pemulihan bangsa berjalan komprehensif dan berkeadilan. (Jacob Ereste)
