84 Persen Petani Puas, Sinyal Kuat Sektor Pertanian Kian Produktif

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Minggu, 12 Oktober 2025 - 23:26 WIB

40238 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pertanian padi.

Pertanian padi.

ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Kinerja sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus menunjukkan hasil positif. Survei Litbang Kompas mencatat 84 persen petani merasa puas terhadap kebijakan strategis yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan).

Kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kepuasan tersebut. Peneliti Senior Litbang Kompas, Budiawan Sidik Arifianto, menjelaskan kebijakan itu berhasil menjaga optimisme petani dan meningkatkan semangat produksi.

“Responden umum mencatat 77 persen merasa kenaikan HPP mensejahterakan petani. Namun, jika dilihat dari kelompok petani langsung, angkanya mencapai 84 persen,” ujar Budiawan dalam diskusi Kedai Kopi, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Budiawan, survei dilakukan secara langsung di berbagai wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa sebagai sentra padi nasional. Hasilnya menunjukkan, 71 persen masyarakat puas terhadap program ketahanan pangan Kementan, sedangkan 62 persen responden aktif mengikuti isu pangan nasional.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai keberhasilan sektor pangan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Amran juga mendapat pengakuan lembaga internasional seperti FAO dan USDA. Ia menyebut, produksi padi nasional berpotensi mencapai 35,6 juta ton, memperkuat posisi Indonesia menuju lumbung pangan dunia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat hasil survei tersebut. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 tercatat 124,36, meningkat dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan pendapatan petani tumbuh lebih cepat daripada pengeluaran rumah tangga mereka.

Kementan menilai, peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara kebijakan kenaikan HPP, perbaikan sistem produksi, dan penguatan ketahanan pangan nasional.

“Kita ingin petani sejahtera dan terus menanam. Kenaikan HPP bukan hanya soal harga, tapi bukti negara hadir untuk memberi nilai layak bagi kerja keras petani,” tegas Mentan Andi Amran Sulaiman.

Dengan naiknya NTP, meningkatnya kepuasan petani, dan kinerja produksi yang solid, sektor pertanian kini menunjukkan sinyal kuat sebagai motor produktivitas nasional yang berkelanjutan. (RAP)

Berita Terkait

Dugaan Pungutan di SDN 091608 Sinaksak, Kepala Sekolah Buka Suara
Pesan Menyentuh Wakil Wali Kota untuk Jamaah Haji Pematangsiantar: Tinggalkan Kesombongan
Tinjau Pelabuhan Nabire, Wapres Gibran Soroti Keterbatasan Dermaga dan Dorong Perencanaan Terintegrasi
Jembatan Gang Damai Ambruk, Pemko Medan Ajukan Pinjam Pakai Lahan ke PT KAI
Gebyar Pajak Sumut Dongkrak PKB 30 Persen, Penerimaan Tembus Rp 125 Miliar
Rugikan Negara Rp 2,57 Miliar, Tersangka JT Diserahkan ke Kejari Medan
Dari ATR ke Boeing, Wapres Dorong Upgrade Bandara Nabire demi Konektivitas Papua Tengah
Kasus Pajak Rp 2,5 Miliar, DJP Sumut I Serahkan Tersangka ke Kejaksaan

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 19:42 WIB

Dugaan Pungutan di SDN 091608 Sinaksak, Kepala Sekolah Buka Suara

Senin, 20 April 2026 - 18:55 WIB

Pesan Menyentuh Wakil Wali Kota untuk Jamaah Haji Pematangsiantar: Tinggalkan Kesombongan

Senin, 20 April 2026 - 18:42 WIB

Tinjau Pelabuhan Nabire, Wapres Gibran Soroti Keterbatasan Dermaga dan Dorong Perencanaan Terintegrasi

Senin, 20 April 2026 - 18:04 WIB

Jembatan Gang Damai Ambruk, Pemko Medan Ajukan Pinjam Pakai Lahan ke PT KAI

Senin, 20 April 2026 - 17:23 WIB

Gebyar Pajak Sumut Dongkrak PKB 30 Persen, Penerimaan Tembus Rp 125 Miliar

Senin, 20 April 2026 - 16:00 WIB

Dari ATR ke Boeing, Wapres Dorong Upgrade Bandara Nabire demi Konektivitas Papua Tengah

Senin, 20 April 2026 - 15:52 WIB

Kasus Pajak Rp 2,5 Miliar, DJP Sumut I Serahkan Tersangka ke Kejaksaan

Senin, 20 April 2026 - 15:30 WIB

Pemprov Sumut Sebut Kericuhan Usai Pelantikan KA KAMMI Murni Urusan Internal, Pengamat Minta Evaluasi Penggunaan Aula Gubernur

Berita Terbaru