Bobby Nasution Dorong Legalisasi 607 Sumur Minyak Rakyat di Langkat untuk Dukung Swasembada Energi

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 4 Juni 2026 - 17:58 WIB

40165 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bobby Nasution saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (4/6/2026). (Foto:Ist)

Bobby Nasution saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (4/6/2026). (Foto:Ist)

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada energi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (4/6/2026).

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Kabupaten Langkat memiliki 607 sumur minyak masyarakat yang telah terverifikasi. Keberadaan sumur-sumur tersebut dinilai berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi energi nasional apabila dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Bobby mengatakan penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam menata aktivitas pengelolaan sumur minyak masyarakat agar lebih profesional, aman, dan memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga sejalan dengan target pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada energi nasional melalui optimalisasi berbagai sumber produksi energi, termasuk yang berasal dari daerah.

“Tujuannya untuk mendukung cita-cita Presiden dalam mewujudkan swasembada energi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melibatkan masyarakat daerah dalam pengelolaan potensi energi yang ada,” ujar Bobby.

Ia menilai selama ini aktivitas sumur minyak masyarakat sering menghadapi berbagai kendala karena belum memiliki payung hukum yang memadai. Dengan hadirnya regulasi baru, pengelolaan sumur minyak rakyat diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat maupun negara.

Bobby menjelaskan pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) mendapat peran dalam mengakomodasi hasil produksi sumur minyak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait mempercepat langkah-langkah yang diperlukan agar proses legalisasi dapat segera direalisasikan.

“Kami siap mendukung dan menjadi bagian dari upaya mencapai target tersebut. Semua persoalan yang ada di lapangan perlu diselesaikan melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin menilai legalisasi sumur minyak masyarakat akan membuka peluang ekonomi yang cukup besar bagi daerah.

Menurutnya, keberadaan sumur minyak rakyat tidak hanya berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Ini merupakan potensi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah apabila dikelola dengan baik,” ujar Syah Afandin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Sebastian Julius, menyampaikan pihaknya terus mendorong percepatan implementasi kebijakan legalisasi sumur minyak masyarakat.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara SKK Migas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pengelolaan sektor energi di daerah.

“Kerja sama yang telah terbangun selama ini berjalan dengan baik. Kami berharap sinergi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan,” kata Sebastian. (AP/red)

Berita Terkait

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka
Humanis di Jalan, Polda Sumut Edukasi Pengendara dalam Operasi Zebra Toba 2026
PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit
SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar
Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan
Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:41 WIB

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka

Jumat, 20 November 2026 - 19:17 WIB

Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 17:38 WIB

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 November 2026 - 13:50 WIB

Humanis di Jalan, Polda Sumut Edukasi Pengendara dalam Operasi Zebra Toba 2026

Jumat, 20 November 2026 - 08:58 WIB

PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit

Kamis, 19 November 2026 - 16:13 WIB

Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan

Kamis, 19 November 2026 - 15:55 WIB

Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 16:07 WIB

Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemprov Sumut Perkuat Transparansi dan Cegah Korupsi

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:38 WIB