ATAPKOTA.COM, MEDAN – Lampion merah bergantungan rapat di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, kawasan Kesawan—urat nadi sejarah Kota Medan. Sabtu malam, 21 Februari 2026, ruas jalan itu berubah menjadi panggung terbuka. Ribuan warga tumpah ruah merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dalam tajuk Harmony Imlek dalam Keberagaman Kota Medan 2026.
Yang membuatnya berbeda, perayaan dimulai tak lama setelah salat tarawih usai. Momentum itu disebut-sebut sebagai simbol toleransi kota multietnis ini.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, hadir didampingi Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas. Keduanya menyusuri kerumunan warga, diiringi tabuhan genderang dan atraksi barongsai serta liang liong.
Dalam sambutannya, Rico menegaskan bahwa kekuatan Medan bukan terletak pada infrastruktur, melainkan pada kemajemukan warganya.
“Kita hidup dalam keberagaman, tetapi berdiri berdampingan. Kita bisa hidup dalam harmoni dan kebahagiaan. Inilah kekuatan kita,” ujar Rico, disambut tepuk tangan warga.
Ia menyebut Medan sebagai miniatur Indonesia. Hari ini ia mengenakan busana Tionghoa, esok bisa Melayu, Batak, Karo, atau Nias. Simbolisme yang kuat setidaknya secara visual.
Namun pertanyaan mendasarnya: sejauh mana narasi toleransi itu berbanding lurus dengan kebijakan konkret?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, menjelaskan perayaan ini merupakan bagian dari pengembangan kebudayaan daerah. Rangkaian acara meliputi tarian oriental, atraksi barongsai, pertunjukan kecapi, bazar kuliner dan kriya, hingga pembagian kue bakul.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, serta unsur Forkopimda.
Rico juga mengaitkan Tahun Kuda Api dengan percepatan pembangunan.
“Tahun Kuda Api melambangkan semangat dan kecepatan. Medan juga membutuhkan kecepatan dalam pembangunan,” katanya.
Pernyataan itu selaras dengan agenda pembangunan kota 2025–2029. Namun data APBD Kota Medan 2026 menunjukkan porsi belanja publik masih didominasi belanja rutin dibanding belanja modal produktif. Transparansi dan efektivitas belanja daerah masih menjadi sorotan sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan.
Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah pusat mendorong penguatan moderasi beragama melalui RPJMN 2020–2024 dan dilanjutkan dalam arah kebijakan 2025–2029. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewajiban kepala daerah menjamin ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk perlindungan keberagaman.
Perayaan lintas momentum, Imlek berdekatan dengan Ramadan, memang simbolik. Namun menjaga toleransi tidak berhenti pada seremoni budaya. Tantangan riil justru terletak pada:
- Pemerataan akses ekonomi bagi kelompok minoritas.
- Penegakan izin rumah ibadah sesuai SKB 2 Menteri yang diperbarui dalam kebijakan terbaru moderasi beragama.
- Pengendalian potensi politisasi identitas menjelang tahun-tahun politik berikutnya.
Narasi “Medan miniatur Indonesia” kerap diulang. Tetapi miniatur tak boleh berhenti sebagai slogan. Ia menuntut konsistensi kebijakan yang adil dan transparan.
Momentum perayaan yang dimulai usai tarawih memperlihatkan sensitivitas sosial yang patut diapresiasi. Namun publik juga berhak mengetahui:
- Bagaimana indikator konkret indeks toleransi Kota Medan dibanding kota besar lain?
- Seberapa besar dukungan anggaran untuk penguatan kerukunan lintas agama?
- Apakah ruang publik benar-benar inklusif bagi semua komunitas?
Di tengah lampion yang menyala dan riuh barongsai, pesan persatuan menggema. Tetapi dalam praktik tata kelola, toleransi diuji bukan saat panggung perayaan berdiri, melainkan saat kebijakan diambil.
Medan memiliki modal sosial yang kuat. Tantangannya kini adalah memastikan harmoni tidak sekadar menjadi dekorasi tahunan, melainkan fondasi pembangunan yang terukur. (Andrew/red)
