ATAPKOTA.COM, MEDAN – Koordinasi antarpimpinan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan program pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan pentingnya kekompakan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Djamari dalam forum silaturahmi yang berlangsung di Markas Kodam I/Bukit Barisan di Kota Medan pada Minggu (15 Maret 2026). Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir bersama unsur Forkopimda dan sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas berbagai isu sosial yang berkembang di wilayah Sumatera Utara.
Sejumlah pejabat daerah turut menghadiri pertemuan tersebut, antara lain Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Pangdam I/Bukit Barisan Hendy Antariksa, Kapolda Sumatera Utara Whisnu Hermawan Februanto, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar. Hadir pula Tuanku Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, Sultan Deli ke-14, bersama perwakilan Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh agama, kalangan pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam diskusi yang berlangsung tertutup tersebut, sejumlah tokoh menyampaikan pandangan mengenai kondisi sosial di Sumatera Utara. Kerukunan antarumat beragama yang selama ini terjaga dinilai perlu terus dipertahankan sebagai fondasi stabilitas daerah.
Selain itu, beberapa persoalan turut menjadi perhatian bersama, antara lain penyalahgunaan narkotika, distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta maraknya praktik perjudian daring yang dinilai berpotensi merusak sendi kehidupan sosial masyarakat.
Dalam arahannya, Djamari mengingatkan para pemimpin daerah agar mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Pemimpin harus memfokuskan diri pada pengabdian kepada masyarakat dan menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung situasi global yang dinilai semakin kompleks. Konflik di sejumlah kawasan dunia—seperti di Ukraina, Jalur Gaza, dan Iran—menurutnya memberi dampak terhadap stabilitas internasional, termasuk potensi gangguan ekonomi dan energi.
Karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, perlu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk potensi krisis global.
Djamari juga memastikan bahwa ketersediaan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak, berada dalam kondisi aman. Menurut dia, cadangan BBM nasional saat ini disebut berada di atas batas minimal yang ditetapkan.
Selain menjaga pasokan energi konvensional, pemerintah juga terus mendorong pengembangan sumber energi alternatif, termasuk biofuel, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. (Mery/red)
