DPRD Asahan Gelar Paripurna LKPJ 2025, Pemkab Klaim IPM Naik dan Pengangguran Turun

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 30 Maret 2026 - 21:26 WIB

40129 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, ASAHAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Rambate Rata Raya Kantor DPRD Asahan pada Senin, 30 Maret 2026.

Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane, M.K.M. memimpin rapat yang dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., para wakil ketua DPRD, para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala bagian Sekretariat Daerah, camat se-Kabupaten Asahan, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Rianto mewakili Bupati Asahan menyampaikan laporan capaian pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran 2025, termasuk perkembangan indikator makro ekonomi dan kinerja program prioritas pemerintah daerah.

Rianto memaparkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Asahan mengalami peningkatan dari 813.720 jiwa pada 2024 menjadi 824.597 jiwa pada 2025. Pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,34 persen dengan tingkat kepadatan mencapai 220,90 jiwa per kilometer persegi.

Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp57,45 triliun pada 2024 menjadi Rp63,14 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 6,42 persen.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami kenaikan dari Rp31,34 triliun pada 2024 menjadi Rp32,78 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan sebesar 4,59 persen.

Pemerintah daerah juga mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2024, IPM Kabupaten Asahan berada pada angka 74,17 dan meningkat menjadi 75,13 pada 2025 atau tumbuh sekitar 1,29 persen. Capaian tersebut menempatkan IPM Asahan dalam kategori tinggi.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 5,94 persen pada 2024 menjadi 5,46 persen pada 2025.

Angka kemiskinan juga menunjukkan tren menurun, dari 8,12 persen pada 2024 menjadi 7,18 persen pada 2025.

Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran 2025.

Target pendapatan daerah Kabupaten Asahan ditetapkan sebesar Rp1,97 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,90 triliun atau sekitar 96,72 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber pendapatan lainnya.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,04 triliun dan terealisasi Rp1,92 triliun atau sekitar 94,22 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

Untuk pembiayaan daerah, pemerintah menetapkan target sebesar Rp69,26 miliar dan terealisasi Rp69,27 miliar atau sekitar 100,02 persen.

Selain laporan keuangan, pemerintah daerah juga menyampaikan capaian sembilan program prioritas pembangunan Kabupaten Asahan.

Pada sektor pendidikan melalui program Asahan Cerdas dan Berkarakter, pemerintah daerah merehabilitasi 65 sekolah serta membangun sarana pendidikan di 15 sekolah. Pemerintah juga menyalurkan beasiswa kepada 1.164 pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta memberikan insentif kepada 553 guru honorer tingkat SD dan SMP negeri.

Di sektor kesehatan melalui program Asahan Sehat, pemerintah memberikan jaminan kesehatan daerah bagi 163.124 warga melalui penerima bantuan iuran (PBI) serta menyediakan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat. Kabupaten Asahan juga meraih UHC Award kategori Madya dari BPJS Kesehatan serta penghargaan inovasi puskesmas tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan.

Pada sektor ekonomi melalui program Asahan Ekonomi Bangkit, pemerintah menerbitkan 4.965 izin usaha guna mendorong investasi. Selain itu, pemerintah juga membentuk 204 koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program strategis nasional serta memberdayakan 100 pelaku usaha mikro melalui program kemitraan usaha.

Di bidang pertanian melalui program Asahan Swasembada Pangan dan Petani Makmur, pemerintah meningkatkan jaringan irigasi di Kecamatan Rawang Panca Arga serta menyediakan sarana produksi bagi petani dan nelayan.

Sementara itu, dalam program Asahan Infrastruktur Kuat, pemerintah membangun jalan sepanjang 52.900 meter serta melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 4.994 meter. Pemerintah juga melakukan rehabilitasi pascabencana di tiga lokasi di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Kecamatan Buntu Pane.

Melalui program Asahan Religius, pemerintah memfasilitasi sertifikasi gratis bagi 21 rumah ibadah, melaksanakan pesantren kilat bagi 122 siswa dari 61 SMP negeri, serta melanjutkan pembinaan tahfiz Al-Qur’an bagi 50 santri.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan melalui program Asahan Clean Governance, Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak 2017.

Selain itu, melalui program Asahan Modern, pemerintah menetapkan enam inovasi daerah dan meraih nilai indeks inovasi daerah sebesar 54,17, meningkat dari 48,64 pada tahun sebelumnya.

Pada sektor lingkungan dan mitigasi bencana melalui program Asahan Nyaman dan Seimbang, pemerintah membangun ruang terbuka hijau di Kecamatan Aek Kuasan serta memperkuat desa tangguh bencana di enam desa yang tersebar di Kecamatan Sei Kepayang, Simpang Empat, dan Air Batu.

Rapat paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Asahan setelah seluruh agenda selesai dibahas. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru