ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR — Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memaparkan berbagai strategi dan inovasi dalam menurunkan tingkat pengangguran dalam kegiatan Penilaian Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengikuti kegiatan tersebut yang dibuka langsung oleh Kepala BSKDN Kemendagri Dr Yusharto Huntoyungo MPd, Rabu (1/4/2026).
Dalam sesi presentasi yang dilaksanakan secara zoom meeting dari Command Center Lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar, Wesly diwakili oleh Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi.
Dalam paparannya, Junaedi menjelaskan kondisi demografi dan ekonomi Kota Pematangsiantar. Jumlah penduduk tercatat 277.054 jiwa pada 2024 dan meningkat menjadi 279.198 jiwa pada 2025.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pematangsiantar juga mengalami peningkatan dari 81,17 pada 2024 menjadi 81,71 pada 2025.
“Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT), pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,00 persen, dan pada tahun 2025 menurun menjadi 7,74 persen,” kata Junaedi.
Ia menjelaskan, Pemko Pematangsiantar menerapkan sejumlah strategi untuk menekan angka pengangguran, di antaranya memperluas kesempatan kerja, memperkuat sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendorong inovasi lintas sektor.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah regulasi strategis, termasuk Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Ranperda Pemberian Insentif serta Kemudahan Berinvestasi.
Pemko juga menyusun Rencana Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Industri Kota Pematangsiantar sebagai upaya memperkuat sektor ketenagakerjaan.
Menurut Junaedi, struktur ketenagakerjaan di Kota Pematangsiantar masih didominasi sektor informal. Pada tahun 2025, pekerja sektor informal tercatat 51,64 persen atau sekitar 75.050 orang, sedangkan sektor formal 48,36 persen atau sekitar 70.293 orang.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemko Pematangsiantar menjalankan berbagai program, seperti pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK, penyelenggaraan job fair, pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan sertifikasi BNSP, serta pemberian bantuan peralatan usaha bagi pelaku UMKM melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta standardisasi produk untuk meningkatkan daya saing masyarakat.
“Upaya menurunkan pengangguran tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” ujar Junaedi menyampaikan pesan Wali Kota.
Sebagai inovasi daerah, Pemko Pematangsiantar melalui Dinas Ketenagakerjaan juga menghadirkan Klinik Konseling Ketenagakerjaan, yaitu layanan konseling terpadu bagi pencari kerja, pekerja, maupun korban PHK.
Layanan tersebut bertujuan memberikan solusi, dukungan psikologis, informasi lowongan kerja, serta pendampingan bagi masyarakat dalam menghadapi dunia kerja.
Program ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti rendahnya kesiapan kerja, ketidaksesuaian kompetensi, serta keterbatasan informasi lowongan kerja.
Melalui presentasi tersebut, Pemko Pematangsiantar berharap capaian dalam menurunkan angka pengangguran dapat memperoleh apresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta evaluasi dari tim penilai. (AP/red)
