ATAPKOTA.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus mendorong penguatan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Komitmen Pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia di Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa, 26 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan pembangunan Sumatera Utara yang unggul dan berkelanjutan tidak akan tercapai apabila perempuan dan anak masih menghadapi persoalan ketertinggalan dan kekerasan.
“Perempuan dan anak adalah jantung ketahanan keluarga sekaligus fondasi generasi penerus pembangunan di Sumatera Utara,” ujar Sulaiman.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.975 perempuan dan anak di Sumut menjadi korban kekerasan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 1.822 korban.
Dari total korban pada tahun 2025, sekitar 68,8 persen merupakan anak-anak, terdiri dari 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa.
Menurut Sulaiman, angka tersebut diyakini belum menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi di masyarakat.
“Data yang tercatat kemungkinan hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan yang terjadi,” katanya.
Untuk menekan angka kekerasan, Pemprov Sumut disebut terus memperkuat berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor sampai tingkat desa dan kelurahan.
Sulaiman juga mengajak seluruh pihak meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar memenuhi target indikator kerja, tetapi tentang menyelamatkan peradaban Sumatera Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Roro Endah Sri Rejeki, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut terhadap penguatan program Ruang Bersama Indonesia.
Menurutnya, RBI diharapkan menjadi ruang aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang jumlahnya mencapai sekitar 60 persen dari total penduduk Indonesia.
Program tersebut juga dinilai sejalan dengan visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan perempuan dan anak sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul.
“Kualitas hidup perempuan perlu terus ditingkatkan. Hak-hak perempuan dan anak harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Roro.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, hingga perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Karena itu, menurut Roro, program RBI tidak hanya fokus pada penanganan kasus kekerasan, tetapi juga upaya pencegahan melalui edukasi, penguatan norma sosial, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Kita ingin membangun ruang bersama yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan bagi perempuan dan anak,” katanya.(AP/red)
