ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengikuti peresmian 1.151 kilometer jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di 37 provinsi. Peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, itu berlangsung pada Selasa (23/6/2026) dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pada kesempatan tersebut, empat ruas jalan di Sumatera Utara yang dibangun melalui paket IJD Tahun Anggaran 2025 turut diresmikan. Total panjang jalan yang masuk dalam paket tersebut mencapai 7,10 kilometer.
Bobby Nasution mengikuti kegiatan secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan. Program pembangunan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
Turut mendampingi Gubernur Sumut dalam kegiatan itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Hardy Siahaan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, serta sejumlah kepala daerah.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, empat paket Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 di Sumatera Utara yang menggunakan skema Single Year Contract (SYC) atau kontrak tahun tunggal meliputi:
- Preservasi Jalan Batas Kota Tebingtinggi–Sibulan di Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang 2 kilometer.
- Jalan Simpang Mangga–Tugu Sujono di Kabupaten Simalungun sepanjang 1,12 kilometer.
- Jalan Sirongit–Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 1,7 kilometer.
- Jalan Jenderal Sudirman di Kota Tebingtinggi sepanjang 2,28 kilometer.
Keempat ruas jalan tersebut menjadi bagian dari proyek nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung distribusi hasil produksi masyarakat.
Selain paket yang telah diresmikan, pembangunan jalan melalui program IJD dengan skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak juga terus berjalan di Sumatera Utara. Program tersebut mencakup 19 ruas jalan yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Sebagian besar proyek dilaporkan telah mencapai progres fisik 100 persen dan menunggu tahapan administrasi serta penyelesaian akhir.
Usai mengikuti peresmian, Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Kepala BBPJN Sumut untuk membahas pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di wilayah Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyoroti pentingnya peningkatan kualitas jalan nasional, terutama di daerah yang menjadi sentra pertanian dan lumbung pangan. Menurutnya, keberadaan jalan yang memadai akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi hasil panen dan efisiensi biaya transportasi masyarakat.
“Masih ada beberapa daerah yang kondisi jalannya memerlukan perhatian. Namun melalui program Inpres Jalan Daerah ini, masyarakat, khususnya di kawasan pertanian dan lumbung pangan, akan sangat terbantu. Distribusi hasil panen menjadi lebih mudah dan biaya angkut dapat ditekan. Karena itu, kita patut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur daerah,” ujar Bobby Nasution.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah memiliki peran penting dalam mendukung program swasembada pangan dan energi nasional.
Menurut Presiden, keberhasilan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan benih, pupuk, atau irigasi, tetapi juga bergantung pada kelancaran jaringan distribusi dari daerah produksi menuju pasar maupun kawasan industri.
“Pembangunan jalan daerah akan memperlancar mobilitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai produk masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” kata Presiden Prabowo.
Program Inpres Jalan Daerah menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan konektivitas wilayah, khususnya di daerah yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (AP/red)
