ATAPKOTA.COM, BANGKALAN – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola negara dan menutup berbagai celah kebocoran anggaran yang dinilai selama ini menghambat pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menilai para ulama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, menurutnya, kalangan ulama perlu mengetahui berbagai perkembangan dan kebijakan pemerintah agar dapat memahami arah pembangunan nasional.
“Para ulama adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, para ulama berhak mengetahui berbagai perkembangan yang sedang dilakukan pemerintah,” ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden memaparkan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur, termasuk peresmian 1.151 kilometer jalan daerah dan jalan desa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Prabowo, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Presiden menjelaskan, pembangunan lebih dari seribu kilometer jalan tersebut menelan anggaran sekitar Rp5,4 triliun. Ia menilai efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor penting agar pembangunan dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
“Dengan anggaran yang dikelola secara efektif, semakin banyak jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas publik yang dapat dibangun untuk masyarakat,” katanya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola guna mengurangi potensi kebocoran keuangan negara.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian dari agenda utama pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.
“Pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Presiden menyoroti upaya penertiban pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah. Ia menyebut pemerintah telah mengambil sejumlah langkah terhadap aktivitas yang dinilai tidak sesuai ketentuan, termasuk dalam sektor perkebunan dan pertambangan.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah melakukan penataan terhadap jutaan hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dinilai tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun tata kelola yang berlaku. Pemerintah juga melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin sesuai kewenangan yang dimiliki.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi negara.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Prabowo.
Di hadapan para ulama, Presiden kembali menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih menjadi fondasi utama dalam menjaga kekayaan negara dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Ia menilai upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat karena berkaitan langsung dengan efektivitas pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pemerintahan yang bersih merupakan syarat penting agar kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden.
Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, penertiban pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan pengawasan anggaran, pemerintah berharap pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat di berbagai daerah. (RE/red)
