ATAPKOTA.COM, SUMATERA UTARA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali mengunjungi Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (4/9/2026) untuk meninjau langsung perkembangan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak, termasuk memastikan kebutuhan masyarakat selama masa transisi pascabencana mendapat penanganan.
Dalam kunjungan kerja itu, Gibran meninjau sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang terdampak bencana. Pemerintah tidak hanya mengejar pemulihan fungsi fasilitas yang rusak, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko bencana berikutnya.
Salah satu infrastruktur yang ditinjau Wapres adalah pembangunan Sabo Dam Hutanabolon di Kabupaten Tapanuli Tengah. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk membantu mengendalikan aliran material serta mengurangi risiko bencana di kawasan terdampak. Gibran meminta pembangunan Sabo Dam dan Jembatan Garoga 2 di Tapanuli Selatan berjalan sesuai target dengan tetap memperhatikan kualitas dan keselamatan konstruksi.
Selain infrastruktur, pemerintah juga menempatkan pemenuhan kebutuhan hunian sebagai bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat terdampak.
Dalam kunjungannya, Gibran meninjau sejumlah lokasi hunian tetap (huntap), antara lain Huntap Aek Parombunan di Kota Sibolga, Huntap Hapesong Baru di Tapanuli Selatan, serta kawasan Huntap Asrama Haji Pinangsori di Tapanuli Tengah.
Di Kota Sibolga, Gibran bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution juga menyerahkan sertifikat hak milik kepada 40 warga penerima hunian tetap di kawasan Parombunan. Pemerintah menyatakan penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Sementara di Kabupaten Tapanuli Selatan, Gibran mengunjungi warga yang masih menempati hunian sementara (huntara) di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka selama menjalani masa transisi pascabencana.
Gibran kemudian menyampaikan permohonan maaf karena sebagian warga masih harus tinggal di huntara. Ia memastikan pembangunan huntap bagi warga tersebut akan dimulai pada September 2026.
Dalam kunjungan ke wilayah terdampak, Gibran juga meminta pemerintah daerah turun langsung memeriksa kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya jajaran pemerintah mengetahui kondisi warga secara langsung, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.
“Pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga,” kata Gibran, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar, hunian, akses transportasi, fasilitas pendidikan, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berjalan beriringan.
Di Tapanuli Tengah, misalnya, Gibran meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi SMA Negeri 1 Barus yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Pemerintah juga melaporkan adanya proses pemulihan fasilitas belajar dan pengadaan sarana pendukung pendidikan.
Dalam perjalanan menuju lokasi Sabo Dam di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, Gibran juga menemui warga terdampak yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Warga antara lain menyampaikan kebutuhan terkait jaminan hidup, pembangunan huntap, dan percepatan penyelesaian Sabo Dam.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat kondisi pemulihan dari perspektif masyarakat. Sebab, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya dapat diukur dari jumlah bangunan yang selesai, tetapi juga dari kemampuan warga kembali memperoleh tempat tinggal, menjalankan aktivitas, serta memulihkan kehidupan sosial dan ekonominya.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena itu dituntut menjaga kesinambungan penanganan hingga kebutuhan masyarakat benar-benar tertangani.
Kunjungan Wapres Gibran ke Sumut sekaligus menegaskan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pengawasan langsung di lapangan. Pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga perlu memastikan pembangunan kembali mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.(RE/red)
