ATAPKOTA.COM, TAPANULI TENGAH – Perjalanan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menuju lokasi peninjauan pembangunan Sabo Dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sempat dihentikan pada Jumat (4/9/2026) setelah sejumlah warga terdampak bencana meminta perhatian rombongan di pinggir jalan.
Gibran kemudian turun dari kendaraan dan menemui warga untuk mendengarkan secara langsung aspirasi yang mereka sampaikan. Pertemuan singkat tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan yang masih mereka hadapi selama proses pemulihan pascabencana.
Sejumlah warga menyampaikan persoalan terkait jaminan hidup, pembangunan hunian tetap (huntap), serta harapan agar pembangunan Sabo Dam di Kecamatan Tukka dapat segera diselesaikan.
Gibran mendengarkan satu per satu aspirasi warga yang menghentikan perhatian rombongan tersebut. Ia menyatakan bahwa kebutuhan dan kendala masyarakat terdampak menjadi bagian penting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Menurut Wapres, penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang masih berada dalam masa pemulihan.
“Setiap kendala dan keluhan yang dialami warga terdampak adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti karena merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat selama masa pemulihan dapat tertangani,” ujar Gibran.
Terkait jaminan hidup, warga berharap dukungan pemerintah dapat terus diberikan selama proses pemulihan berlangsung. Sementara itu, persoalan kepastian hunian juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Wapres.
Masyarakat terdampak berharap pembangunan huntap dapat dipercepat sehingga mereka memperoleh kepastian mengenai tempat tinggal yang layak dan aman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menyampaikan bahwa pembangunan huntap masih dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh warga terdampak menerima hunian tetap.
“Mohon maaf ya, Bu. Memang terkait huntap, saat ini pembangunannya masih dilakukan secara bertahap sehingga belum semua menerima. Namun, saya pastikan pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya untuk mempercepat pembangunan sehingga seluruh warga terdampak mendapatkan kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman,” kata Gibran.
Pernyataan tersebut menempatkan percepatan pembangunan huntap sebagai salah satu pekerjaan rumah dalam proses pemulihan warga terdampak bencana.
Namun, artikel ini masih memerlukan data tambahan mengenai jumlah warga yang telah menerima huntap dan jumlah warga yang masih menunggu kepastian hunian agar perkembangan pemulihan dapat tergambarkan secara lebih terukur.
Selain persoalan hunian dan jaminan hidup, warga juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan Sabo Dam di Kecamatan Tukka.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai bagian dari upaya pengendalian material dan pengurangan risiko apabila terjadi kembali kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.
Gibran menyatakan pembangunan infrastruktur pengendali bencana menjadi bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, proses pembangunannya perlu terus dikawal agar dapat segera memberikan manfaat.
Usai mendengarkan aspirasi masyarakat, Wapres meminta jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait menindaklanjuti berbagai kebutuhan warga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pertemuan antara Wapres dan warga di tengah perjalanan menuju lokasi peninjauan Sabo Dam memperlihatkan bahwa proses pemulihan pascabencana masih menyisakan sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian masyarakat.
Bagi warga terdampak, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan jaminan hidup, kepastian tempat tinggal, serta perlindungan dari potensi risiko bencana.
Kunjungan Wapres Gibran ke wilayah tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Aspirasi yang telah disampaikan kini membutuhkan tindak lanjut yang dapat diukur.
Keberhasilan pemulihan pascabencana pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat terdampak memperoleh kepastian terhadap kebutuhan dasar dan mampu kembali menjalankan kehidupannya secara mandiri.(AP/red)
