ATAPKOTA.COM, SUMATERA UTARA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Arahan itu disampaikan saat Gibran meninjau kondisi wilayah dan masyarakat terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada Jumat (4/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres meminta jajaran pemerintah daerah, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tidak hanya mengandalkan laporan administratif dalam menangani persoalan masyarakat terdampak.
Gibran meminta para pejabat turun langsung ke lapangan untuk melihat kebutuhan warga dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih muncul selama masa pemulihan.
“Pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga,” tegas Gibran.
Arahan tersebut menyoroti pentingnya respons cepat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat selama masa transisi pascabencana.
Menurut Wapres, pemerintah perlu memastikan setiap kendala yang masih dihadapi warga dapat segera diketahui dan ditangani. Persoalan tersebut mencakup kebutuhan dasar, hunian, akses terhadap layanan publik, hingga pemulihan aktivitas sosial dan mata pencaharian masyarakat.
Gibran juga mengingatkan jajaran pemerintah agar masyarakat tidak dibiarkan menunggu terlalu lama ketika menghadapi persoalan di lapangan.
“Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama. Jika ada kendala di lapangan, segera identifikasi dan berkolaborasi untuk mencari solusi. Jangan ada sekat birokrasi,” ujarnya.
Wapres kemudian meminta setiap persoalan yang ditemukan memiliki penanggung jawab dan target penyelesaian yang jelas.
“Setiap persoalan harus jelas siapa yang menangani dan kapan target selesai. Jangan tunggu viral,” pungkasnya.
Arahan tersebut menempatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai salah satu faktor penting dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara langsung, sedangkan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan penanganan.
Kolaborasi tersebut menjadi penting karena proses pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali fasilitas dan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat kembali memperoleh tempat tinggal, mengakses layanan dasar, menjalankan aktivitas ekonomi, serta membangun kembali kehidupan secara bertahap.
Kunjungan Wapres ke Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana masih membutuhkan pengawalan lintas sektor.
Pembangunan infrastruktur dan pemulihan fasilitas publik menjadi bagian dari proses tersebut. Namun, kebutuhan masyarakat di lapangan juga menjadi faktor penting dalam mengukur keberhasilan pemulihan.
Karena itu, arahan agar pemerintah tidak menunggu persoalan menjadi perhatian luas sebelum mengambil langkah penanganan menjadi catatan penting dalam proses pemulihan.
Ke depan, percepatan penanganan akan bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kejelasan penanggung jawab setiap persoalan, serta realisasi target yang telah ditetapkan.
Pemulihan pascabencana pada akhirnya tidak hanya diukur dari fasilitas yang telah dibangun kembali, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terdampak dapat kembali hidup dengan aman, produktif, dan mandiri.(RE/red)
