ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota Medan memproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp 7,16 triliun lebih. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Nota Keuangan Ranperda APBD tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Dalam penyampaian Nota Keuangan, Rico menjelaskan bahwa anggaran belanja daerah tersebut akan diarahkan untuk mengoptimalkan 17 program prioritas pembangunan Kota Medan.
Menurut Rico, alokasi anggaran akan difokuskan pada sejumlah sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengelolaan lingkungan.
“Alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat berbagai sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM dan pengelolaan lingkungan. Hal ini demi mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data,” ujar Rico di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.
Dalam Nota Keuangan tersebut, Pemko Medan juga memproyeksikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp6,98 triliun lebih.
Pendapatan tersebut direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dengan proyeksi belanja sekitar Rp7,16 triliun dan pendapatan sekitar Rp6,98 triliun, terdapat selisih yang harus ditutup melalui pembiayaan.
Rico menyampaikan penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp175 miliar untuk mendukung pembiayaan program-program strategis yang belum dapat dipenuhi melalui pendapatan daerah.
Angka tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu dicermati dalam pembahasan APBD 2027 karena efektivitas belanja akan sangat bergantung pada ketepatan penentuan prioritas serta kemampuan pemerintah merealisasikan target pendapatan yang telah diproyeksikan.
Di hadapan legislatif, Rico menekankan agar setiap anggaran yang direncanakan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap alokasi yang direncanakan harus berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi pijakan utama untuk mewujudkan kesejahteraan warga Medan,” kata Rico.
Pernyataan tersebut menempatkan 17 program prioritas sebagai bagian penting dalam pembahasan APBD 2027. Artinya, selain besaran anggaran, publik perlu mengetahui program apa saja yang menjadi prioritas, berapa anggaran yang dialokasikan, serta indikator keberhasilan masing-masing program.
Transparansi tersebut penting agar proyeksi APBD tidak hanya dilihat dari besarnya angka belanja, tetapi juga dari manfaat dan hasil yang dapat diukur masyarakat.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan melibatkan eksekutif dan legislatif untuk menentukan arah penganggaran sesuai kebutuhan pembangunan Kota Medan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.(MB/red)
