ATAPKOTA.COM, NEW DELHI — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara dalam menghadapi dinamika global saat menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Sesi tersebut diikuti para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas penguatan tata kelola global yang inklusif serta penguatan kerja sama multilateral.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi selaku tuan rumah sekaligus Ketua BRICS 2026 atas sambutan dan keramahan yang diberikan kepada delegasi Indonesia.
Prabowo juga memberikan penghargaan atas kepemimpinan Modi dalam memimpin BRICS.
“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah dan Ketua BRICS tahun ini atas sambutan hangat serta keramahan luar biasa yang diberikan kepada delegasi kami. Saya juga ingin memberikan apresiasi atas kepemimpinan hebat yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Shri Narendra Modi dalam memimpin BRICS,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan sebuah kehormatan. Sebagai anggota baru, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada negara-negara pendiri BRICS yang telah menerima Indonesia menjadi bagian dari organisasi tersebut.
“Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk hadir di sini dan bergabung dengan Anda semua dalam KTT ini. Kami adalah anggota baru BRICS, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendiri BRICS yang telah menerima kami dengan sangat cepat sebagai anggota organisasi baru yang hebat ini, yang mewakili separuh dari populasi manusia,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kebersamaan negara-negara BRICS dapat memperkuat posisi sekaligus ketahanan masing-masing negara. Ia menilai kekuatan suatu negara harus dibangun dari dalam negeri melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kebutuhan tersebut, kata Prabowo, mencakup ketersediaan pangan, pasokan energi, pendidikan, hingga kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Dengan bersatu, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu bermula dari dalam negeri bersama rakyat kita—lewat kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, menjamin pasokan energi yang mereka perlukan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk hidup sejahtera. Begitulah cara kita membangun bangsa yang tangguh dan benar-benar mandiri,” tuturnya.
Prabowo kemudian menegaskan pentingnya kemampuan negara menentukan arah kebijakannya secara mandiri. Menurut dia, ketahanan nasional diperlukan agar suatu negara tidak mudah bergantung ataupun berada di bawah tekanan kekuatan tertentu.
“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri. Kami telah memperkuat fondasi kami untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan,” ujar Prabowo.
Presiden menilai penguatan fondasi nasional juga menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan antarnegara.
Salah satu sektor strategis yang disoroti Prabowo adalah energi. Ia mendorong penguatan konektivitas sistem energi dan ketahanan energi di antara negara-negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian.
“Energi adalah salah satu contoh yang jelas. Kita menghubungkan sistem energi kita dan memperkuat keamanan energi di seluruh wilayah kita untuk mendorong perekonomian kita, dan membangun ketahanan yang berkelanjutan,” kata Prabowo.
Melalui keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, Presiden Prabowo mendorong kerja sama konkret yang dapat memperkuat ketahanan di berbagai sektor, terutama pangan, energi, pendidikan, dan ekonomi.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penguatan hubungan antarnegara, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan ketahanan, kemandirian, dan kesejahteraan.
Pesan Prabowo dalam forum tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya fondasi nasional dalam menghadapi perubahan geopolitik dan ekonomi dunia. Bagi Indonesia, penguatan kerja sama multilateral berjalan beriringan dengan upaya menjaga kemampuan negara untuk menentukan kepentingan dan arah kebijakannya sendiri.(RE/red)
