Camat Idi Tunong Sosialisasikan Surat Bupati Aceh Timur Lewat Mimbar Jumat

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 18 September 2026 - 14:01 WIB

4043 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

: Camat Idi Tunong Adnan menyosialisasikan surat Bupati Aceh Timur melalui mimbar Jumat di Masjid Seuneubok Buya kepada masyarakat.

: Camat Idi Tunong Adnan menyosialisasikan surat Bupati Aceh Timur melalui mimbar Jumat di Masjid Seuneubok Buya kepada masyarakat.

ATAPKOTA.COM, ACEH TIMUR – Camat Idi Tunong Adnan, S.Ag., menyampaikan informasi mengenai surat Bupati Aceh Timur kepada masyarakat melalui mimbar Jumat di Masjid Seuneubok Buya, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Jumat (18/9/2026).

Penyampaian tersebut menjadi salah satu cara pemerintah kecamatan meneruskan informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat secara langsung, khususnya hingga ke tingkat gampong.

Dalam penyampaiannya, Adnan mengajak masyarakat memperhatikan dan memahami isi surat Bupati Aceh Timur serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Adnan, penyampaian informasi melalui masjid dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat apabila dilakukan dengan cara yang baik serta tetap memperhatikan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah.

Ia berharap informasi yang disampaikan melalui mimbar Jumat dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah daerah sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah kecamatan dan warga.

“Melalui penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, kami berharap pesan dan kebijakan pemerintah daerah dapat dipahami hingga ke tingkat gampong,” ujar Adnan.

Sosialisasi tersebut juga menunjukkan pentingnya komunikasi langsung dalam penyampaian kebijakan pemerintah, terutama ketika informasi tersebut berkaitan dengan masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong.

Namun, substansi surat Bupati Aceh Timur yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diketahui publik. Kejelasan mengenai nomor surat, tanggal penerbitan, materi kebijakan, sasaran masyarakat, serta tindak lanjut yang diminta dari warga akan membantu memastikan informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan penafsiran berbeda.

Dengan penyampaian informasi yang lengkap dan terbuka, pemerintah kecamatan dapat memastikan masyarakat tidak hanya mengetahui adanya surat Bupati, tetapi juga memahami isi serta konsekuensi kebijakan yang disampaikan.

 

Laporan : Hasbi-atapkota.

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru