ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR — Target pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir sebesar Rp 18 miliar menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, upaya mencapai target tersebut dihadapkan pada persoalan penertiban parkir liar, pengawasan petugas, hingga pembinaan juru parkir (jukir).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, Drs. Daniel Siregar, mengakui bahwa keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program penertiban. Padahal, pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan tertib sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Daniel mencontohkan Kota Surabaya yang, menurut keterangannya, melaksanakan razia gabungan dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, Polisi Militer, dan sejumlah instansi lainnya.
“Seperti Surabaya, mereka selalu mengadakan razia gabungan yang di dalamnya ada Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, Polisi Militer, dan lainnya,” ujar Daniel saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menyebut Pemerintah Kota Surabaya menyediakan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk mendukung kegiatan penertiban parkir. Sementara itu, Dishub Pematangsiantar menghadapi keterbatasan pembiayaan akibat kebijakan efisiensi.
“Kalau tidak didukung anggaran, bagaimana kita mencapai target yang maksimal dan membuat program pencegahan jukir liar untuk mencapai PAD yang maksimal,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan tidak hanya bergantung pada potensi parkir, tetapi juga pada kesiapan sistem pengawasan dan dukungan operasional. Karena itu, besaran target Rp 18 miliar perlu disertai strategi yang terukur agar pelaksanaannya dapat dievaluasi berdasarkan hasil nyata.
Ratusan Titik Parkir dengan Potensi Berbeda
Menurut Daniel, terdapat sekitar 160 titik parkir yang beroperasi pada pukul 06.00–18.00 WIB. Adapun jumlah lokasi parkir malam hari diperkirakan mencapai 50–60 titik.
Meski tersebar di berbagai kawasan, setiap lokasi memiliki potensi penerimaan yang berbeda. Tingkat keramaian, aktivitas perdagangan, serta perubahan kegiatan usaha dapat memengaruhi jumlah kendaraan dan pendapatan yang dihasilkan.
Daniel mencontohkan lokasi kuliner yang mengalami penurunan aktivitas setelah tutup. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap jumlah kendaraan yang parkir dan penerimaan dari lokasi bersangkutan.
“Ada juga parkir musiman. Misalkan gara-gara lokasi kuliner tutup, parkir di lokasi itu minim. Padahal sebelumnya ramai. Ini kan memengaruhi PAD,” ujarnya.
Situasi itu menegaskan pentingnya pemetaan potensi berdasarkan kondisi aktual setiap lokasi. Data mengenai penerimaan harian, tingkat penggunaan lahan parkir, dan perubahan aktivitas ekonomi dapat menjadi dasar bagi Dishub untuk mengevaluasi target serta menentukan prioritas pengawasan.
Penertiban Jukir Liar Tak Cukup dengan Seragam
Selain keterbatasan anggaran, Daniel menyoroti perlunya perhatian terhadap kesejahteraan juru parkir resmi. Salah satu langkah yang dinilainya penting ialah menyediakan seragam dan atribut secara berkala agar petugas resmi lebih mudah dikenali masyarakat.
“Antisipasi parkir liar dengan memperhatikan jukir, seperti pengadaan seragam mereka setiap tahun, sehingga kita tahu mana yang liar dan mana yang tidak. Intinya, kesejahteraan juru parkir diperhatikanlah, walaupun saat ini sistem bagi hasil yang diterapkan,” kata Daniel.
Namun, identitas visual perlu diikuti sistem pendataan dan pengawasan yang jelas. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap jukir bertugas sesuai penempatan, mematuhi tarif resmi, serta menjalankan mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan.
Kepastian tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari pungutan yang tidak sesuai aturan sekaligus menjaga agar penerimaan parkir tercatat secara transparan.
Transparansi Menjadi Kunci Pencapaian Target
Target PAD parkir Rp 18 miliar membutuhkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Pematangsiantar perlu menjelaskan strategi yang akan ditempuh untuk mengoptimalkannya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran yang disampaikan Daniel perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan operasional. Pengawasan dapat diarahkan pada lokasi berpotensi tinggi dan titik yang rawan pelanggaran, dengan tetap memastikan pemeriksaan berlangsung secara konsisten.
Pemerintah daerah juga perlu mengukur efektivitas setiap pengeluaran, termasuk biaya penertiban dan penyediaan atribut petugas, terhadap peningkatan penerimaan yang diperoleh.
Dengan demikian, tantangan Dishub Pematangsiantar bukan sekadar mengejar angka Rp 18 miliar, melainkan membangun tata kelola parkir yang tertib, efisien, dan transparan. Keberhasilan optimalisasi PAD harus tercermin dalam realisasi penerimaan yang terukur, disertai pengawasan yang efektif dan pelayanan parkir yang memberikan kepastian kepada masyarakat.
Penulis : Andrew T Panjaitan,ST
