ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran darurat, logistik, percepatan layanan administrasi kependudukan, serta pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) kepada pemerintah daerah terdampak sebagai bentuk dukungan langsung dari Presiden Republik Indonesia.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten, kota, dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebesar Rp268 miliar, kami cek sudah diterima seluruhnya oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan anggaran dan logistik. Dukungan lintas daerah tersebut dinilai memperkuat percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total bantuan dari pemerintah daerah mencapai sekitar Rp43 miliar. Ditambah dukungan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) yang dipimpin Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang turun langsung ke lokasi dengan bantuan sekitar Rp5 miliar. Jadi totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” kata Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi dasar secara cepat dan tanpa pungutan biaya.
“Kemendagri telah membentuk sembilan tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025. Tim ini bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang, tanpa dipungut biaya,” ungkap Tito.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan dari pihak non-APBN. Pembangunan tersebut direncanakan segera dimulai melalui kegiatan peletakan batu pertama di sejumlah daerah.
“Pembangunan hunian tetap ini mendapat dukungan dari beberapa yayasan dan tidak menggunakan APBN,” ujarnya.
Ia merinci, sebanyak 2.600 unit hunian tetap akan dibangun, dengan alokasi 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat.
“Besok akan dilakukan groundbreaking di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami akan turun langsung ke lokasi,” kata Tito.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Khusus kantor desa yang mengalami kerusakan ringan, akan kami lihat kemampuan daerah untuk menanganinya. Jika tidak mampu, pemerintah pusat akan mengambil alih. Sementara untuk kerusakan berat, akan kami koordinasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum,” pungkasnya. (EDO)
