ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan komitmennya untuk membantu percepatan digitalisasi desa di Sulawesi Tengah, khususnya pada 606 desa yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan internet atau blank spot.
Komitmen tersebut disampaikan Yandri saat menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di ruang kerjanya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).
Yandri menegaskan bahwa digitalisasi desa bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan agar desa tidak tertinggal dari kawasan perkotaan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital perlu didukung dengan pembangunan ekosistem yang terintegrasi, seiring meningkatnya penggunaan telepon pintar di masyarakat.
“Kita tadi berdiskusi bagaimana persoalan bisa diubah menjadi peluang. Masalah internet, masih ada 606 desa yang blank spot, kemudian ada desa yang belum teraliri listrik, hingga pengadaan lahan untuk koperasi desa,” ujar Yandri.
Lebih lanjut, Yandri menyatakan akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah untuk meninjau langsung sekaligus mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah, termasuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, percepatan digitalisasi akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi Koperasi Desa (Kopdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk melalui pemanfaatan platform e-commerce.
“Kita akan agendakan bersama Wakil Menteri dan jajaran untuk datang ke Sulawesi Tengah, sekaligus menggelar pertemuan dengan seluruh kepala desa se-Sulawesi Tengah,” kata Yandri.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas komitmen dan sejumlah langkah afirmatif yang disampaikan Mendes PDT dalam mendorong percepatan pembangunan desa di wilayahnya.
Menurut Anwar, dukungan tersebut memberikan harapan bagi masyarakat desa, khususnya di 606 desa yang masih mengalami kesulitan akses sinyal dan infrastruktur pendukung pembangunan.
“Kami menyampaikan kendala digitalisasi untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Di wilayah kami masih terdapat 606 desa blank spot, serta keterbatasan infrastruktur seperti jembatan penghubung di sejumlah desa,” ujar Anwar.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal PEID Tabrani, Direktur Jenderal PDP Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, serta Staf Ahli Menteri Bito Wikantosa dan Sugito. (*)
