ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ir. Ali Akbar mewakili Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., dalam kegiatan Education & Anti-Narcotics Award 2026 sekaligus Focus Group Discussion (FGD) bertema “Keberadaan Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika dalam KUHAP dan RKUHAP 2023” di Hotel Grand Palm, Jalan MH Sitorus, Pematangsiantar, Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI).
Dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan Ali Akbar, Pemko Pematangsiantar menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Wali Kota menilai tema yang diangkat relevan karena persoalan narkotika dan korupsi merupakan ancaman nyata bagi masa depan bangsa, terutama generasi muda.
“Pemko memiliki komitmen kuat membangun lingkungan masyarakat yang sehat, aman, dan berintegritas,” ujar Ali Akbar membacakan arahan Wali Kota Wesly. Ia menekankan pencegahan narkotika melalui pendekatan kolaboratif, yaitu edukasi dan sosialisasi di sekolah dan masyarakat, pemberdayaan pemuda melalui kegiatan positif, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penanganan kasus.
Terkait regulasi KUHAP dan RKUHAP, Ali Akbar menekankan pentingnya penyempurnaan sistem hukum untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. “Pemerintah daerah siap mendukung implementasi kebijakan nasional melalui sinergi lintas sektor di tingkat lokal,” tegasnya.
Ali Akbar berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi konstruktif yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan organisasi sipil. “Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan generasi yang berpendidikan, berkarakter, dan bebas dari pengaruh narkotika serta praktik korupsi,” katanya.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang hadir dan mendukung kegiatan ini. Sementara Ketua Partuha Maujana Simalungun, Alex Hendrik Damanik, yang diwakili Esra Eduward Sinaga, S.H., M.H., menekankan pentingnya sinergi antara KPKM RI dengan seluruh pemangku kepentingan.
Penasehat Utama KPKM RI, Hasbiansyah Sinaga, M.Si., menjelaskan bahwa tujuan KPKM RI adalah sebagai lembaga pembina dan pengawas bagi seluruh pihak yang mengelola anggaran. “Kami berharap peserta dan lembaga pemerintah dapat mengikuti kegiatan ini dengan antusias,” katanya.
Tampak hadir pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Drs. Robert Samosir; Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Pematangsiantar-Simalungun, Arif Sitanggang; serta Pembina Utama KPKM RI, Sutrisno Pangaribuan, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (AP/red)
