ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis malam, 5 Maret 2026 itu, Presiden memaparkan strategi diplomasi Indonesia dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk upaya mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialog terbuka tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan para ulama untuk membahas berbagai isu strategis internasional serta posisi Indonesia dalam sejumlah forum perdamaian global.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memaparkan alasan serta proses panjang di balik keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP).
Menurut Muhadjir, keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara Teluk.
“Beliau menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP tidak serta-merta, tetapi melalui proses panjang dan telah dibicarakan dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Teluk yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menambahkan, Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within, yaitu memperjuangkan agenda perdamaian dari dalam forum tersebut. Strategi itu, kata dia, tetap berpegang pada prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara (two-state solution).
Menurutnya, Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong terciptanya perdamaian yang memungkinkan dua negara—Palestina dan Israel—hidup berdampingan secara damai.
“Selama ini kita berada di luar, sekarang kita mencoba berjuang dari dalam. Namun tetap berada dalam koridor konstitusi dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, serta berkomitmen pada tujuan terciptanya dua negara yang hidup berdampingan secara damai,” jelas Muhadjir.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi sikap utama Indonesia dalam setiap langkah diplomasi internasional.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan masyarakat mengenai keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa diplomasi menjadi jalan utama yang ditempuh Indonesia dalam mendorong perdamaian.
“Pemerintah tidak anti kritik. Kami mendengarkan berbagai pandangan sambil mencermati situasi. Namun kami ingin membuktikan bahwa diplomasi adalah jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan peperangan,” ujar Nusron.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong deeskalasi konflik di Timur Tengah.
Ia menyebut forum itu dapat dimanfaatkan untuk mendorong langkah diplomatik guna meredakan ketegangan yang melibatkan sejumlah negara, termasuk Iran dan Amerika Serikat.
Menurut Yahya, meskipun forum tersebut masih berada pada tahap awal pembahasan, keterlibatan Indonesia bersama sejumlah negara Timur Tengah membuka peluang bagi upaya diplomasi yang lebih luas.
“Forum ini justru dapat menjadi wahana untuk mendorong deeskalasi konflik dan memperkuat upaya perdamaian,” kata Yahya.
Melalui pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi antara pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat dalam menyikapi dinamika global. Dialog itu diharapkan memperkuat dukungan moral dan diplomatik Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya bagi kemerdekaan Palestina. (Edo/red)
