ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., bersama sejumlah tokoh agama menerima kunjungan tim peneliti dari SETARA Institute dalam rangka penelitian terkait Indeks Kota Toleran (IKT). Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis siang, 9 Juli 2026, di Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar, Jalan M.H. Sitorus, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.
Pertemuan itu menjadi forum dialog antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tim peneliti SETARA Institute mengenai penguatan kebijakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Pematangsiantar.
Dalam sambutannya, Wesly menegaskan bahwa Indeks Kota Toleran tidak hanya dipandang sebagai instrumen pemeringkatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.
“Kami memandang Indeks Kota Toleran bukan semata-mata sebagai penilaian atau pemeringkatan, melainkan instrumen evaluasi yang penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan sosial mampu menciptakan ruang yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” ujar Wesly.
Ia menyambut baik penelitian yang dilakukan SETARA Institute dan berharap hasilnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang semakin memperkuat toleransi, kerukunan, serta perlindungan hak-hak warga.
Menurut Wesly, capaian Kota Pematangsiantar dalam Indeks Kota Toleran terus menunjukkan perkembangan. Pada penilaian tahun 2025, Pematangsiantar menempati peringkat keempat secara nasional, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi kelima.
“Pencapaian ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Namun, kami menyadari masih banyak ruang yang harus terus diperbaiki agar ekosistem toleransi semakin kuat,” katanya.
Wesly mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pematangsiantar.
Pemerintah berharap pembahasan ranperda tersebut dapat segera rampung sehingga menjadi dasar hukum dalam memperkuat berbagai program yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif.
Selain regulasi, Pemko juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat.
Wesly menilai keberhasilan Pematangsiantar mempertahankan predikat sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, FKUB, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keberagaman sebagai modal pembangunan daerah.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat kolaborasi untuk mewujudkan Pematangsiantar yang semakin toleran, inklusif, dan berkeadilan tanpa membedakan agama, suku, ras, etnis, maupun latar belakang budaya,” ujarnya.
Ketua FKUB Kota Pematangsiantar Drs. H. M. Ali Lubis, yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar, menyampaikan bahwa kerukunan antarumat beragama di kota tersebut telah terbangun dengan baik selama bertahun-tahun.
Menurutnya, komunikasi lintas agama berjalan harmonis dan berbagai program FKUB selalu mendapat dukungan pemerintah daerah.
“Pematangsiantar merupakan miniatur Indonesia. Masyarakat hidup berdampingan dalam suasana yang rukun sehingga kami berharap nilai Indeks Kota Toleran dapat terus meningkat,” kata Ali.
Tim peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah, didampingi Okki Kawasa, menjelaskan bahwa kunjungan ke Kota Pematangsiantar bertujuan melihat secara langsung dampak hasil penelitian Indeks Kota Toleran terhadap pembangunan daerah, termasuk aspek sosial dan ekonomi.
“Kami ingin melihat sejauh mana hasil riset kami berdampak terhadap pembangunan di Kota Pematangsiantar dan berharap dapat berdiskusi lebih mendalam mengenai implementasi Indeks Kota Toleran,” ujar Sayyidatul.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar atas sambutan dan kesempatan berdialog bersama berbagai unsur masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan pertukaran cenderamata antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dan tim SETARA Institute sebagai simbol kerja sama dan penghargaan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut para asisten, staf ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, serta sejumlah tokoh agama. (AP/red)
