Kadin Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis dan Penguatan Ketahanan Pangan Pemerintah

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 14:47 WIB

4093 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mulyadi Jayabaya (berdiri) berbicara pada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mulyadi Jayabaya (berdiri) berbicara pada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

ATAPKOTA.COM, JAKARTA  – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Mulyadi Jayabaya menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sejumlah program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan para petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi Jayabaya dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran pengusaha Kadin tingkat pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026).

Salah satu program yang mendapat apresiasi ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Mulyadi Jayabaya, program tersebut membantu meningkatkan akses anak-anak terhadap makanan bergizi, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan pemenuhan gizi.

“Di sejumlah desa terpencil masih ada anak-anak yang belum memperoleh asupan makan pagi maupun makan siang secara memadai. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat yang sangat besar bagi mereka,” ujar Mulyadi Jayabaya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus meningkat.

“Kami mendukung langkah pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas. Ketersediaan pangan merupakan fondasi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Mulyadi Jayabaya mendorong pemerintah untuk terus memperkuat sektor pertanian melalui penyediaan benih unggul yang sesuai dengan karakteristik daerah, perluasan akses pembiayaan bagi petani, serta penguatan peran penyuluh pertanian lapangan agar produktivitas pertanian semakin meningkat.

Ia juga menilai penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah telah memberikan dampak positif bagi petani. Kebijakan tersebut, menurutnya, membantu memangkas birokrasi sehingga penyaluran pupuk menjadi lebih mudah diakses.

“Perbaikan tata kelola distribusi pupuk merupakan langkah yang positif karena selama ini salah satu kendala utama yang dihadapi petani adalah akses terhadap pupuk,” ujarnya.

Di luar sektor pangan, Mulyadi Jayabaya menyoroti potensi investasi di berbagai daerah, termasuk rencana pengembangan kawasan industri serta investasi industri garmen di Kabupaten Lebak, Banten. Ia menilai kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur, dan ketersediaan energi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi.

Menurutnya, arahan Presiden memberikan optimisme bagi dunia usaha untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.

“Dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Mulyadi Jayabaya. (RE/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru